PSC MAJALENGKA -  Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, meliputi: Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berjalan. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berjalan. Laporan Program Pemerintah (Sectoral) dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

Laporan keuangan yang harus dibuat oleh desa diantaranya meliputi:

1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan perubahan saldo anggaran lebih, 3. Neraca, 4. Laporan operasional, 5. Laporan arus kas, 6. Laporan perubahan ekuitas, dan 7. Catatan atas laporan keuangan.

Perangkat Desa sebagai pelaksana kegiatan anggaran wajib membuat SPJ atas kegiatan sesuai bidang tugas yang dilaksanakannya. Misalnya bidang tugas penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Kasi Pemerintahan maka SPJ yang terkait kegiatan dalam bidang tersebut dilaksanakan oleh Kasi Pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelusuran awak media beberapa waktu yang lalu, bahwa menurut keterangan Narasumber yang tidak mau namanya disebut dalam berita ini, menyebutkan bahwa disinyalir adanya dugaan LPJ Fiktif yang telah dibuat oleh Pemerintah Desa Leuwikujang, Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka.

Ditambahkannya Narasumber, bahwa, pada tahun 2020 Desa Leuwikujang mendapatkan Program dari BBWS Cimanuk-cisanggarung dengan anggaran kurang lebih sekitar Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan dikoordinir oleh salah satu warga di Wilayah Kecamatan Cingambul. Kabupaten Majalengka, masih dalam keterangannya bahwa dalam program kegiatan tersebut untuk biaya  menebus (SK)  mencapai 5.000.000,00 (Lima juta rupiah). dan pekerjaan tersebut tidak dibayar oleh BBSW Cimanuk-cisanggarung dengan alasan Covid-19, sementara pekerjaan tersebut sudah memakai dana talang,  ditambahkannya juga bahwa untuk menutupi tunggakan dana talang tersebut maka dibayarkah dengan Anggaran DD tahun 2022 tahap I (satu). Jelas Narasumber pada media ini

Sementara menurut keterangan pengamat kebijakan publik Provinsi Jawa Barat Irwansyah, S.H melalui sambungan telepon menyebutkan bahwa terjadinya tumpang tindih Anggara jelas akan menimbulkan potensi kerugian pada Keuangan Negara dan ini harus segera diusut oleh penyidik, baik kejaksaan ataupun kepolisian karena jelas ini mengarah pada unsur pidana. Tandasnya.

Sampai berita ini dinaikan,  Kepala Desa Leuwikujang Juhaeni saat dihubungi awak media melalui Chat sambungan WhatsApp nya menyebutkan bahwa ia, baru saja sembuh dari sakit yang dialaminya sekitar satu Minggu  dan menyuruh awak media  silahkan saja ke Sekdes. Jawabnya (RED)