PSC MAJALENGKA – Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang karena setiap Orang berhak melihat dan mengetahui Informasi Publik, seperti halnya dalam penggunaan anggaran Dana Desa yang mana anggaran bantuanya dari pemerintah pusat, dan sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada masyarakat setiap penggunaan anggaran harus transparan karena untuk menghindari terjadinya korupsi

Seperti informasi yang media ini dapatkan dari keterangan Narasumber yaitu masyarakat Desa Mekarmulya Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka Jawa Barat yang merasa heran dan bertanya-tanya terhadap kinerja pemerintah desanya karena merasa dibodohi pasalnya menilai pemerintahan desanya kurang terbuka dalam kegiatan pelaksanaan BLT (Bantuan Langsung Tunai) dari anggaran DD (Dana Desa) ditambah lagi di kantor balai desa tidak ada terpampang daftar penerima BLT DD

yang dipimpin oleh kepala desa Ujang Mastur, S.H.

"Kami selaku Masyarakat merasa dibodohi oleh Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Kebijakan pembagian BLT DD ditahun 2022 halini dikarenakan kurang keterbukaan informasi, buktinya sampai sekarang masuk menjelang akhir Tahun 2022 di kantor balai desa belum dipampangnya daftar penerima BLT DD sehingga kami belum mengetahui berapa jumlah penerima BLT DD dan siapa saja nama penerimanya, kami menduga pihak Pemerintah Desa sekarang yang dipimpin oleh bapak Ujang Mastur, S.H. diduga kuat menyembunyikan permasalahan. Seharusnya kalau pihak desa mau berniat baik tidak perlu ada yang ditutup-tutupi. Seperti contoh di desa lain mereka sangat terbuka kepada Masyarakatnya di kantor Desa dipampangkan data penerima BLT DD." Papar Narasumber

Untuk melengkapi inpormasi awak media mendatangi kantor desa Mekarmulya dengan maksud untuk melakukan konfirmasi dan bertemu dengan Sekretaris Desa Aceng S

"Kebetulan pa Kades sedang tidak ada di kantor sedang acara di luar terkait daftar penerima BLT DD dulunya memang ada kebetulan kantor desa baru saja direhab maka dicopot" jelas Sekdes 26/09/22

Disaat yang sama, awak media melayangkan surat konfirmasi kepada kepala desa Mekarmulya Ujang Mastur, S.H dengan Nomor:KFR  - JKIV - 111 - 257 - 2022 dan diterima oleh sekretaris desa Aceng  Namun sampai berita ini di tayangkan belum ada keterangan resmi dari pihak Kepala Desa Mekarmulya.

Merujuk kepada Permendes no 7/2021 yang membahas tentang "PUBLIKASI DANA DESA"

Pasal 12

1.pemerintah desa wajib mempublikasikan penetapan penggunaan dana desa.

2.publikasi terdiri atas:

   a. Hasil musyawarah desa.

   b. Data desa,peta potensi dan sumberdaya pembangunan, dokumen RPJMDesa,dokumen RKPDesa, prioritas penggunaan dana desa,dan dokumen APBDesa.

3.Publikasi APBDesa paling sedikit memuat:nama kegiatan, lokasi kegiatan,dan besaran anggran.

( paling banyak tidak di batasi )

Pasal 13

1.publikasi dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

2.publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisifatif.

3.Dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasilan penetapan prioritas  penggunaan dana desa di ruang publik,badan permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan atau tertulis. (ACENG NR)