PSC Majalengka - Sebagian masyarakat desa Babakansari, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Merasa heran dan bertanya-tanya terkait tudingan terhadap pemdes Babakansari yang dinilai kurang terbuka terhadap warganya.

Pasalnya sebagian masyarakat ini menyebutkan bahwa pihak pemdes tidak memasang spanduk atau banner APBDes tahun 2021 yang isinya menerangkan berapa jumlah anggaran yang turun dari pemerintah pusat dan diterima oleh pemdes Babakansari lalu kemudian anggaran tersebut dipakai untuk kegiatan apa saja dan berapa jumlah anggaran dari masing masing kegiatannya.

"Iya betul kami perhatikan pihak pemdes kurang terbuka, karena saat tahun 2021 kemarin sampai bulan Desember, tidak ada terpampang spanduk APBDes di sekitar kantor desa.

Karena keterbukaan informasi publik tersebut tidak cukup hanya sebatas laporan ke atasan atau rapat. Namun juga harus kepada masyarakat umum.

Karena masyarakat tidak bisa semuanya ikut rapat, maka kalau banner APBDes standby dipasang di sekitar kantor desa semua orang bisa mengetahuinya dan pastinya tidak akan ada kecurigaan.

Itupun kalau pihak desa tidak ada niat untuk menutupi kejanggalan pastinya akan selalu terbuka pada warganya" jelas beberapa warga saat diwawancarai awak media.

Saat awak media mendatangi kantor desa Babakansari, terlihat jelas di sekitar kantor desa tidak tampak spanduk APBDes tahun 2021 yang dipasang dan lantas meminta keterangan dari sekretaris desa Abudin. SE dan kebetulan juga hadir ketua BPD Dedi.

Kepada awak media Sekdes menjelaskan bahwa spanduk APBDes sudah dipasang dari dulu namun sudah rusak kembali.

"Kebetulan sekarang ini pa Kuwu lagi ada acara keluar, mengenai spanduk APBDes, dari awal tahun 2021 kami sudah pasang spanduk APBDes tahun 2021 dan saking lamanya, spanduk sudah jadi rusak dan akhirnya kami mencopot. Namun kami sudah memberitahu kepada dinas terkait melalui kirim photo" jelas Sekdes Babakansari.

Ditambahkan oleh ketua BPD, "Iya betul saya sendiri mengetahui, karena photo saya juga dimasukkan ke banner APBDes berdampingan dengan photo kepala desa" tambahnya mengiyakan Sekdes.

Untuk melengkapi inpormasi awak media melayangkan surat konfirmasi kepada kepala Desa Babakansari, Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka bapak Kuswana. Rabu 29 Desember 2021, dengan nomor: KFR  -  PWS - 111 - 248 - 2021.

Adapun tujuan pengiriman surat maksud untuk melakukan konfirmasi terkait permasalahan tersebut. 

Namun sampai berita ini dimunculkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintahan desa Babakansari.

Menurut Permendes no 7/2021 yang membahas tentang "PUBLIKASI DANA DESA"

Pasal 12

1.pemerintah desa wajib mempublikasikan penetapan penggunaan dana desa.

2.publikasi terdiri atas:

   a. Hasil musyawarah desa.

   b. Data desa,peta potensi dan sumberdaya pembangunan, dokumen RPJMDesa,dokumen RKPDesa, prioritas penggunaan dana desa,dan dokumen APBDesa.

3.Publikasi APBDesa paling sedikit memuat:nama kegiatan, lokasi kegiatan,dan besaran anggran.

( paling banyak tidak di batasi )

Pasal 13

1.publikasi dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

2.publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisifatif.

3.Dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasilan penetapan prioritas  penggunaan dana desa di ruang publik,badan permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan atau tertulis.

Penulis: Hendarto - Aceng.