PSC MAJALENGKA - Sebagian masyarakat desa Tajur, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, banyak yang bertanya tanya kepada pihak pemerintah desanya perihal pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan. Pasalnya di kantor desa hanya dipasang spanduk Apbdes tahun 2021 hanya dengan keterangan global saja tanpa diperinci ragam pembangunan apa saja dan berapa jumlah masing masing anggarannya.

Tidaklah sedikit anggaran yang digelontorkan pihak pemerintah pusat untuk membangun dan dikelola langsung oleh pihak pemerintahan desa, maka sangatlah penting keterbukaan informasi publik dilakukan secara terang benderang dengan maksud untuk menghindari kecurigaan dan tentunya keterbukaan juga sebagian dari usaha mencegah terjadinya praktek Korupsi.

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh awak media saat mendatangi kantor desa dan dari beberapa narasumber masyarakat, menerangkan bahwa didesa ini ada permasalahan, 

"Kami warga masyarakat beserta tokoh masyarakat Desa Tajur merasa heran kepada pemerintahan desa, dalam pelaksanaan Kebijakan dan Pembangunan ditahun 2021. Seperti anggaran Dana dari Dana Desa (DD) Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran Bantuan Gubernur/IF.

Hal ini dikarenakan, tidak ada keterbukaan dalam pelaksanaan pekerjaan, buktinya di kantor desa cuma ada Spanduk APBDes, namun tidak ada perincian kegiatan lengkap, yang menerangkan berapa jumlah anggaran Dana Bantuan dari Pemerintah dan perincian pekerjaannya.

Seperti tertera bidang pelaksanaan pembangunan desa dalam sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruangan, dengan anggaran global Rp. 579.809.000, tanpa dijelaskan berapa macam jenis pekerjaannya apa? dan berapa masing masing anggarannya.

Masyarakat juga menambahkan, "Maka kami tidak mengetahui berapa Papan Proyek yang seharusnya terpasang di lapangan, maka kami simpulkan Pihak Pemerintah Desa sekarang, yang dipimpin oleh ibu Hj. Nanih diduga telah meng otak atik anggaran, dan diduga kuat mendapatkan untung lumayan dari pelaksanaan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran Bantuan Gubernur/IF Tahun 2021.

Seharusnya kalau pihak desa mau berniat baik, maka tidak perlu ada yang ditutup tutupi. Seperti contoh di desa lain mereka sangat terbuka kepada Masyarakat nya, di kantor Desa ada Spanduk APBDes dengan rincian lengkap dan dilapangan/lokasi ada Papan Proyek" tambahnya.

Untuk melengkapi informasi, awak media mendatangi kantor desa dan mengirimkan surat konfirmasi kepada kepala desa Tajur, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka Hj. Nanih Sumarni. Dengan nomor : KFR  -  PWS - 111 - 246 - 2021, Senin tanggal 20 Desember 2021.

Namun sampai berita ini dimunculkan, belum ada keterangan resmi dari pihak desa Tajur.

Sudah jelas transfaransi/keterbukaan sangat diharuskan di dalam praktik pembangunan yang anggarannya dari Pemerintah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.

Juga menurut Permendes No 7/2021 yang membahas tentang "PUBLIKASI DANA DESA"

Pasal 12

1.pemerintah desa wajib mempublikasikan penetapan penggunaan dana desa.
2.publikasi terdiri atas:
   a. Hasil musyawarah desa.
   b. Data desa,peta potensi dan sumberdaya pembangunan, dokumen RPJMDesa,dokumen RKPDesa, prioritas penggunaan dana desa,dan dokumen APBDesa.
3.Publikasi APBDesa paling sedikit memuat:nama kegiatan, lokasi kegiatan,dan besaran anggran.
( paling banyak tidak di batasi )

Pasal 13

1.publikasi dilakukan di ruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa.
2.publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisifatif.
3.Dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasilan penetapan prioritas  penggunaan dana desa di ruang publik,badan permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan atau tertulis.


Penulis  : Hendarto