PSC. Majalengka - Apakah dengan sengaja untuk menyembunyikan kebobrokan, ataukah faktor minimnya pengetahuan dan apakah karena pemalas ?. Pertanyaan ini terungkap dari beberapa warga desa Buahkapas, dikarenakan pihak desa yang diduga tidak memasang Spanduk atau Banner APBDes ditahun 2021.

Pungsi dari Spanduk atau Banner APBDes ini menurut aturan, adalah yang menerangkan berapa jumlah anggaran Dana dari Pemerintah serta  tercantum Perinciannya untuk pekerjaan apa saja. Berdasarkan informasi tersebut awak media mendatangi kantor desa Buahkapas, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Saat awak media mendatangi kantor desa, tampak disekitar kantor desa tidak adanya sebuah spanduk/baligho yang menerangkan berapa jumlah anggaran Dana dari Pemerintah tahun 2021, serta  tercantum Perinciannya untuk pekerjaan apa saja.

Informasi dari beberapa warga menjelaskan, "Kami perhatikan di kantor desa tidak ada keterangan pembangunan di tahun sekarang, padahal kami mengetahui sebenarnya banyak sekali dana bantuan dari pemerintah yang masuk kedesa. Apakah dengan sengaja untuk menyembunyikan kebobrokan, ataukah faktor minimnya pengetahuan dan apakah karena pemalas ? Seharusnya kalau pihak desa tidak ada niatan jelek, alangkah baiknya pihak desa sangat terbuka kepada masyarakatnya dengan memasang Spanduk APBDes dengan keterangan lengkap" jelas warga.

Untuk melengkapi inpormasi awak media mengirimkan surat konfirmasi Kepada Ade Suparman Wicana selaku kepala Desa Buahkapas, Kecamatan Sindangwangi, Kabupaten Majalengka. Dengan Nomor: KFR - PWS  - lll - 243 -2021. Dengan maksud untuk melakukan konfirmasi terkait permasalahan tersebut.  Namun sampai berita ini dimunculkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa Buahkapas.

Sudah jelas transfaransi/keterbukaan sangat diharuskan didalam praktik pembangunan yang anggaran nya dari Pemerintah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.

Juga menurut Permendes no 7/2021 yang membahas tentang "PUBLIKASI DANA DESA"

Pasal 12

1.pemerintah desa wajib mempublikasikan penetapan penggunaan dana desa.

2.publikasi terdiri atas:

   a. Hasil musyawarah desa.

   b. Data desa,peta potensi dan sumberdaya pembangunan, dokumen RPJMDesa,dokumen RKPDesa, prioritas penggunaan dana desa,dan dokumen APBDesa.

3.Publikasi APBDesa paling sedikit memuat:nama kegiatan, lokasi kegiatan,dan besaran anggran.

( paling banyak tidak di batasi )


Pasal 13

1.publikasi dilakukan diruang publik yang mudah diakses oleh masyarakat desa.

2.publikasi penetapan prioritas penggunaan dana desa dilakukan secara swakelola dan partisifatif.

3.Dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasilan penetapan prioritas  penggunaan dana desa di ruang publik,badan permusyawaratan desa menyampaikan teguran lisan dan atau tertulis.

 Penulis : Hendarto.