PSC. Majalengka - Menindaklanjuti pemberitaan edisi sebelumnya terkait "Kepala SMK Ibnu Sina Rajagaluh Dituding Tidak Kooperatif Dengan Kedatangan Wartawan". Dan kini terkuak pula tentang dugaan permasalahan sekolah tersebut, ialah "Disinyalir SMK IBNU SINA Rajagaluh Ajukan Proposal RPS DAK, Memakai Data Fiktif yang diduga tidak sesuai fakta yang ada".

Diketahui Sekolah Menengah Kejuruan(SMK) Ibnu Sina Rajagaluh adalah salah satu sekolah swasta yang berada di wilayah Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Sekolah SMK Swasta ini sekarang sedang dalam pelaksanaan pembangunan Ruang Praktek Siswa (RPS) bantuan dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Sesuai yang tertera di papan informasi proyek menghabiskan anggaran sejumlah Rp.1.032.413.012.07 (Satu Milyar tiga puluh dua juta empat ratus tiga belas ribu seribu dua ratus,nol tujuh sen). Dalam pelaksanaannya pembangunan ini dikerjakan oleh CV.ZANZANI yang berdomisili Tasikmalaya dengan No.kontrak.4790/jakon-SMK/JABAR-2021.

Menurut aturan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa setiap sekolah untuk mendapatkan bantuan Dana Alokasi Khusus( DAK) Ruang Praktik Siswa (RPS) salah satu kriterianya jumlah siswa minimal paling sedikit berjumlah sebanyak 216( Dua ratus enam belas ) siswa.

Berbeda dengan keterangan diatas, menurut informasi dari narasumber yang mengetahui program bantuan RPS tersebut bahwa jumlah siswa minimal paling sedikit berjumlah sebanyak 256( Dua ratus lima puluh enam ) siswa.

Merujuk keterangan di atas, kuat dugaan sekolah ini belum termasuk kriteria untuk mendapatkan bantuan RPS, dikarenakan jumlah murid yang ada di SMK tersebut kurang dari 216, maka diduga kuat pihak sekolah menyodorkan data jumlah murid fiktif atau melakukan kebohongan dengan cara melebihkan jumlah muridnya dari jumlah fakta yang ada, demi untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Informasi ini terkuak berdasarkan keterangan dari beberapa narasumber yang tidak bersedia dipublikasikan indentitasnya menyampaikan. "Bahwa SMK Ibnu Sina Rajagaluh, itu jelas adanya proposal yang diajukan untuk mendaptkan bantuan sarana tersebut tidak memenuhi syarat dan kriteria, bisa saya buktikan itu direkayasa, karena SMK Ibnu Sina Rajagaluh jumlah siswa hanya mencapai kurang lebih 80 Siswa saja, silahkan saja bapak cek ke sekolah tersebut."paparnya.

Sumber juga menambahkan, "Namun kami tahu sewaktu mengirimkan proposal bantuan, tertera di dalam proposal tersebut memakai jumlah murid yang beda, yaitu dengan cara dilebihkan dari jumlah yang ada, patokannya melebihi dari jumlah minimal dari aturan kementrian dengan maksud biar dana bantuan bisa turun dan kalau SMK tersebut memberikan data jumlah murid seadanya, kami yakin tidak akan turun bantuan RPS tersebut" tambahnya.

Awak media menyambangi SMK Ibnu Sina dan  Kepala SMK selaku pimpinan dan penanggung jawab tidak bisa ditemui, maka dihadapkan dan dipercayakan kesalah satu guru sapras berinisial "MS" dengan didampingi beberapa staf pengajar disalah satu ruang guru menjelaskan. "Bahwa keberadaan sekolah ini  sejak tahun 2012 sampai sekarang tahun 2021 baik jumlah guru dan siswa menurun, untuk guru pengajar ada 12 orang, untuk jumlah siswa kurang lebih 60 siswa. Hal sekolah kami dapat bantuan walaupun dengan jumlah siswa kami itu dikatakan minim dan tidak sesuai persyratan dengan batasan harus mencapai sekian, itu karna kepala sekolah kami punya kedekatan dan chanel dengan orang orang di atas. Dan kebetulan sewaktu proses pengajuan, setiap ada monitoring dari pihak dinas pendidikan provinsi, ya kami ceritakan seadanya sesuai jumlah murid yang ada, dalam artian pihak dinas sendiri mengetahui tentang semua kondisi sekolah ini" papar Guru Sapras MS dengan diiyakan oleh beberapa staf pengajar.

Untuk melengkapi inpormasi awak media melayangkan surat konfirmasi kepada Kepala SMK Ibnu Sina Rajagaluh Asep M Baihaqi., ST S.Farm, dengan nomor: KFR - WRTMJ - XI - 01 - 2021. Dengan maksud untuk melakukan konfirmasi terkait permasalahan tersebut. Namun sampai berita ini dimunculkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SMK Ibnu Sina Rajagaluh.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Mengeluarkan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat pembinaan sekolah menengah kejuruan Nomor : 1128/D5.4/KU/2019 Tentang petunjuk pelaksanaan bantuan pemerintah pembangunan Ruang Praktik Siswa (RPS) dan peralatan praktik tahun 2019. BAB III Persyaratan, Mekanisme Pengajuan Usulan, Bimbingan Teknis, Dan Tata Kelola Pencairan Bantuan Pemerintah

A. Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah

1). SMK yang sudah melakukan verifikasi data melalui aplikasi Takola SMK; 2). Memiliki lahan sendiri dan masih tersedia lahan/tempat/tapak untuk pengembangan/pembangunan Ruang Praktik Siswa; 3). Status kepemilikan/penggunaan atas lahan untuk Lahan SMK Negeri milik Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), SMK Swasta milik Yayasan dibuktikan dengan Sertifikat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT); Akta Ikrar wakaf dari Pejabat Pembuat Akta ikrar/wakaf Pelepasan hak ulayat/adat; 4). Memiliki minimal 216 peserta didik kecuali daerah 3T/Papua/Papua Barat, kekhususan Kompetensi Keahlian maupun letak Geografis;

 

Penulis : Hendarto.