Oknum Perangkat Desa Wanajaya Diduga Lakukan Pungli Pada Penerima BLT Covid-19

PSC. Majalengka - Pungutan liar atau yang lebih akrab disapa Pungli, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai Negeri atau pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. 

Program BPUM merupakan bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak Covid-19 yang tahap ini cair di bulan Agustus 2021 jumlahnya bantuan tersebut sebesar Rp 1.200.000.

Daftar penerima bantuan BPUM/UMKM bisa dicek melalui link e-FORMBRI dengan meng-Klik eform.bri.co.id/bpum untuk cek status penerimanya.

Tak terlepas dari program ini, Desa Wanajaya, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat yang baru saja mempunyai pimpinan baru, yakni sang kepala Desa Neneng Wardah. Sebagian masyarakatnya yang mempunyai usaha seperti berdagang baru saja menerima bantuan. Namun ternyata selidik punya selidik, sebagian penerima bantuan BPUM/UMKM merasa dirugikan dengan kejadian adanya dugaan pemotongan atau pungutan liar oleh oknum perangkat desa yaitu Kadus Odin yang beralamat di kampung Babakan, desa Wanajaya.

Hal ini terkuak berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh awak media dari beberapa narasumber yang tidak bersedia disebut identitasnya menerangkan bahwa di desa Wanajaya ada permasalahan.

Para penerima beserta tokoh masyarakat menyayangkan dengan kejadian tersebut dan merasa dibodohi oleh pemerintahan desa, dalam pelaksanaan dan kebijakan untuk menyikapi para penerima program Bantuan langsung Tunai (BLT) terdampak Covid-19, Penerima Bantuan langsung Tunai (BLT) melaui program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Desa Wanajaya, Kecamatan Kasokandel, Kabupaten Majalengka yang dipimpin oleh ibu Neneng Wardah.

" Pada bulan Agustus tahun 2021, kami menerima bantuan BPUM diambil melalui bank BRI unit Sukaraja dengan ketentuan saat turun anggaran, Kami dipinta uang sebesar Rp 200.000 oleh Kadus Odin yang beralamat di kampung Babakan, desa Wanajaya dengan alasan untuk biaya Urus Urus. Ada juga sebagian penerima yang dipinta oleh pa RT, namun tetap mengerucut dengan alasan diperintahkan oleh Kadus Odin. Dengan kejadian ini tentu saja kami merasa dirugikan, padahal kalau pihak desa tidak memaksa dengan minta dipatok harga. Selaku masyarakat penerima, kami juga mengerti akan kasih namun dengan jumlah yang wajar" jelas Narasumber.

Sumber juga menambahkan, "Kami sangat bertanya tanya sebenarnya kadus Odin berani melakukan hal yang memalukan ini atas dasar perintah siapa, kalau memang pihak desa Wanajaya yang dipimpin oleh ibu kuwu Neneng tidak merasa menyuruh hal demikian, seharusnya berani mengambil sikap dengan memberikan ganjaran yang setimpal kepada oknum perangkat desa tersebut. Kami sangat menyayangkan jangan sampai pemerintah desa Wanajaya tercoreng oleh oknum yang tidak bertanggungjawab" tambah sumber.

Untuk melengkapi informasi awak media mendatangi kantor desa Wanajaya dan berhasil menemui kepala Desa Wanajaya Neneng Wardah. Dengan didampingi kadus Odin beserta beberapa perangkat desanya Neneng menjelaskan,

"Dari awal saya berniat untuk menjadi seorang kepala desa Wanajaya, adalah untuk melayani masyarakat dengan setulus hati sesuai dengan aturan yang ada dan berniat untuk memberantas terhadap pelaku pelanggaran hukum, maka saya sangat berterimakasih kepada rekan media yang memberikan informasi seperti ini. Saya mengambil sikap kalaupun memang benar pungli ini terjadi dan pelakunya adalah perangkat desa Wanajaya, saya tidak akan menunggu besok "Sekarangpun kadus Odin akan saya Pecat" asal hal ini sudah terbukti" tegas Neneng.

Kades Neneng juga menambahkan, "Kami sudah membentuk "Tim Saber Pungli" desa Wanajaya bertanya kepada setiap penerima program bpum dan hasilnya "Nihil" tidak ada yang mengaku menjadi korban Pungli dan saya sudah menanyakan kepada yang bersangkutan Kadus Odin, dirinya tidak merasa dan silahkan rekan media bertanya langsung sama orangnya" tambahnya.

Saat diwawancara langsung kadus Odin menyangkal dengan adanya dugaan kejadian Pungli tersebut.

"Semua informasi yang didapat adalah tidak benar dan kabar bohong karena tidak ada pungutan kepada penerima BPUM/UMKM, apalagi sampai sebesar dua ratus ribu rupiah. Untuk lebis jelasnya saya siap dipertemukan dengan masyarakat biar semuanya jelas apa yang terjadi" ucap Odin menyangkal. Odin juga menambahkan, "Untuk jumlah penerima saya tidak tahu karena itu harus dicek melalui NIK" tambahnya.

Sudah jelas menurut aturan hukum bahwa perangkat desa harus melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, jangan sampai menyalahi aturan apalagi sampai melakukan pungutan liar, karena itu melanggar hukum dan tidak pantas dilakukan oleh perangkat desa. 

Karena menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 51 Perangkat Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;

b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluwarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;

c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;

d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;

e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;


Penulis: Hendarto.

Posting Komentar

0 Komentar