Pelaksana Pembangunan TPT di Desa Bonang Diduga Ada yang Doyan Makan Pasir

PSC. Majalengka - Menindaklanjuti pemberitaan edisi sebelumnya terkait pelaksanaan pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) jalan pemukiman yang menuju kantor desa Bonang tepatnya berada di blok Bonang, RT 01, RW 01 dengan anggaran sesuai papan proyek sebesar Rp 76.500.000 (Tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) yang diduga bermasalah dan menjadi polemik sebagian warga.

Diketahui kegiatan tersebut menggunakan anggaran dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jawa Barat tahun 2021 yang diterima oleh pemerintahan desa Bonang, Kecamatan Panyingkiran, Kabupaten Majalengka dipimpin oleh kepala desa yang baru saja terpilih yakni Cahyadi dan saat pelaksanaan proyek kades Cahyadi sering mengontrol walaupun belum dilantik.

Hasil penelusuran penelusuran yang dilakukan oleh awak media dari keterangan beberapa Warga menjelaskan bahwa kegiatan pembangunan TPT tersebut mengundang pertanyaan dan diduga kuat terjadi praktek korupsi karena pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan RAB.

"Kami warga masyarakat merasa tanda tanya   kepada pemerintahan desa Bonang yang baru saja dipimpin oleh bapak Cahyadi dalam kepemimpinannya melaksanakan kebijakan dari Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 yaitu dalam pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) jalan pemukiman yang menuju kantor desa Bonang, karena dalam proses pembangunan tersebut seperti ada yang ditutup tutupi dan diduga ada kejanggalan, karena menurut informasi bahan baku pasir yang tertera dalam RAB mencapai 5 rit mobil damtruck, namun ternyata dalam prakteknya cuma beli 1 rit saja. Sedangkan kekurangannya ngambil dari lokasi proyek tersebut. Dan bisa saja tidak menutup kemungkinan terjadi hal yang sama dalam pengadaan bahan baku lainnya. Maka pantaslah kami menduga Pihak Panitia Pembangunan desa Bonang dituding melakukan Korupsi. Saat pelaksanaan pembangunan Kuwu baru memang belum dilantik namun Kuwu Cahyadi sering kontrol lihat lokasi proyek berarti setidaknya beliau mengetahui dan bertanggungjawab terkait proyek tersebut" jelas beberapa narasumber yang tidak mau disebutkan nama.

Untuk melengkapi inpormasi awak media mendatangi kantor desa Bonang dengan maksud untuk melakukan konfirmasi terkait permasalahan tersebut dan melayangkan surat konfirmasi Kepada kepala desa Bonang Cahyadi dengan Nomor: KFR - PWS  - lll - 239 -2021. Namun sampai berita ini dimunculkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintah desa Bonang.

''Kepala desa adalah sebagai pejabat pengguna anggaran yang bertanggung jawab kepada hasil semua program pembangunan di Desa, yang anggarannya bersumber dari pemerintah melalui Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Provinsi Infrastruktur ataupun lainnya. Dimana sebagai pemegang amanah daripada Undang-Undang Desa, bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus epektif, efisien, ekonomis, akuntable, transfaran dan berkeadilan. Yang artinya dalam hal melaksanakan pembangunan ataupun lainnya yang anggarannya dari pemerintah, sewaktu menjabat kepala desa akan dipinta pertanggungjawaban.'' jelas salah satu aktifis yang namanya tidak mau dipublikasikan

Penulis: Hendarto.

Posting Komentar

0 Komentar