PSC. Kuningan - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi pejabat ASN pemkab Kuningan yang nilainya cukup fantastis, membuat rasa sentimentil bagi masyarakat. Ditengah kesusahan ekonomi yang dirasakan akibat pandemi corona virus, kabar besarnya TPP yang diterima para pejabat menambah kegetiran.

Kendati kenaikan TPP diproyeksikan dari tahun 2019 lalu, guna meminimalisir potensi terjadinya korupsi akibat hilangnya honor kegiatan. Berita yang di muat "KC" seperti menguak luka ditengah kemerosotan ekonomi masyarakat.

TPP itu seakan menunjukan hilangnya rasa empati dari para pemangku kebijakan. Bagaimana tidak, berbagai larangan dan pembatasan yang harus dipatuhi warga yang kemudian berdampak pada perekonomian serba sulit. Situasi ini bagi mereka (para pemangku kebijakan) sepertinya tidak memiliki pengaruh yang berarti.

144 miliar, bahkan di publikasi yang lain mencapai 165 miliar bagi TPP, tentunya bukan anggaran yang kecil. Sekedar refocusing yang hanya 77 miliar, kegiatan pemerintahan sudah kalang kabut. Lah, ini sampai ratusan miliar.

Dimana respectnya? Padahal, sejatinya tujuan perjuangan Bangsa Indonesia adalah untuk mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, baik materiil maupun spirituil yang sehat, yang menjunjung tinggi martabat dan hak-hak azasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila. Dan hanya dapat dicapai apabila masyarakat dan Negara berada dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata.

Namun, gundah ini hanya bisa terobati dengan mengelus dada. Karena kalianlah penguasa. Toh, menurutnya aturan yang membuat legalnya ada, meski aturan siapa yang buat dan bagi siapa? 

Hanya satu untuk diingat,  aku, kamu dan kalian semua dihadapan Sang Khalik akan mempertangungjawabkan dengan porsi yang berbeda juga. (Baim)