Sungguh Ironis Kades Beusi Tidak Tahu Aturan Hukum Profit Dalam Proyek Dana Desa


PSC. Majalengka - Menindaklanjuti pemberitaan edisi sebelumnya terkait permasalahan yang ada di desa Beusi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka yang mengakibatkan reaksi masyarakat untuk mengeluarkan kekesalannya melalui acara jajak pendapat dengan pihak pemerintah desa Beusi saat Rabu (17 februari 2021) yang lalu.

Dan ternyata dalam suasana audiensi tersebut terkuak pula dugaan kebobrokan pemerintah desa Beusi dengan polosnya Uus Usman H selaku Kades Beusi menjelaskan kepada awak media dan masyarakat bahwa dalam pelaksanaan satu proyek yaitu Padat Karya Tunas Desa (PKTD) bertempat di kali Cipinang yang bersumber dari Dana Desa Tahap III tahun 2020 yang anggaran hanya sebesar 32.237.500 rupiah saja pihak panitia bisa mendapatkan kelebihan uang sebesar 20 juta rupiah dan yang lebih heran menurut pengakuan kades Uus, uang itu adalah profit atau keuntungan yang biasa didapat oleh pengelola kegiatan atau pemborong proyek.

"Uang 20 juta itu adalah profit yang biasa didapat oleh pengelola kegiatan atau pemborong proyek lagipula uang tersebut kami terapkan kepada pembuatan tempat wudhu di mesjid dan pemberian honor tambahan buat anggota BPD atau LPM dan itu adalah suatu kebijakan yang harus diputuskan oleh kami selaku pemerintahan desa Beusi dalam menutupi kebutuhan yang tidak bisa tercover oleh anggaran dari pemerintah" jelas Uus dengan polos.

Namun ironisnya tatkala awak media menanyakan tentang aturan hukum terkait ada kelebihan anggaran atau profit, kades Beusi menjawab tidak tahu.

"Tentang aturan hukum kelebihan anggaran atau profit di dalam proyek dana desa, saya tidak tahu namun saya anggap profit adalah suatu hal yang wajar. Dan dalam kegiatan proyek lainnya memang profit namun saya tidak tahu persis berapa jumlahnya" tambahnya.

Ditempat terpisah beberapa tokoh masyarakat menjelaskan kepada awak media,

"Keterangan dari kades Uus yang mengakui ada kelebihan anggaran dari setiap proyek dan menyatakan itu adalah profit dan hal yang wajar. Kami anggap itu adalah kesalahan fatal dan layak disebut Korupsi walaupun itu diterapkan untuk kebaikan apalagi dibagikan kepada BPD, LPM berarti mereka ikut menikmati hasil Korupsi. Sudah kebayang dari satu titik proyek saja yang anggarannya hanya 32 juta rupiah bisa meraup keuntungan sampai 20 juta rupiah, apalagi dari proyek lainnya yang anggarannya mencapai ratusan juta rupiah" jelas tokoh masyarakat dengan nada geram.

Penulis: Hendarto - D Krisna.

Posting Komentar

0 Komentar