Polemik BLT Desa Cikadu, Besok Bantuan Disalurkan


PSC. Kuningan - Polemik pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Cikadu Kecamatan Nusaherang untuk 34 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menemui titik terang, masing masing KPM yang berhak menerima  bantuan sebesar 300 ribu dengan total anggaran 10 juta 200 ribu akan direalisasikan besok Kamis, (11/3). 

Hal ini terungkap dalam pertemuan antara Kepala Desa dengan KPM yang dilaksanakan, Rabu (10/3) di aula kantor pemerintah Desa Cikadu. 

Anggaran yang disalurkan bagi KPM melalui mekanisme dana talang pribadi yang disanggupi oleh Kepala Desa, dikarenakan penggunaan anggaran tahun 2020 telah selesai sehingga alokasi anggaran untuk BLT dampak corona virus itu menjadi SILPA tahun anggaran 2021.

Sebelumnya, Kepala Desa Cikadu, H Ucup Kusmara, BAE mengakui kesalahan gagal salurnya BLT tahun anggara 2020 untuk 34 KPM. "Saya mohon maaf atas kejadian ini, dan saya mengakui kesalahan," ucapnya.

Ditegaskan pula, Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Kuningan, H Ahmad Faruk, MSi, hendaknya ketika seseorang sudah meminta maaf, dan bersedia untuk memperbaiki kesalahannya, harus di apresiasi. "Kemudian yang terpenting, bersama-sama untuk membangun desa," pesannya.

Dikatakanya, mekanisme penyaluran BLT anggaran tahun 2020 harus masuk dahulu di perdes APBDes tahun 2021, setelah ditetapkan, maka anggaran bantuan tersebut bisa disalurkan ke penerima. "Satu tahun anggaran berjalan, sesuai alokasinya untuk dipergunakan, apabila tidak terserap maka menjadi SILPA tahun anggaran selanjutnya," papar Faruk.

Untuk permasalahan ini, lanjut Ia, jika memang kepala desa atau perangkat sanggup menyediakan dana talang, diperbolehkannya. Namun, anggaran BLT sebesar 10,2 juta yang gagal tersalurkan harus ada di rekening pemerintah desa dan tidak boleh dipergunakan sebelum ada penetapan APBDes 2021. 

"Anggaran yang tersimpan itu, nanti dipergunakan untuk pengganti anggaran dana talang tadi," imbuhnya.

Terkait status hukum, dikatakannya, setiap persoalan hukum tidak harus selalu mendapat sanksi hukuman badan. "Sanksi itu bisa berbagai bentuk, kegaduhan seperti ini juga sudah merupakan sanksi. Yang terpenting adalah bagaimana memperbaikinya," ucapnya.

Ditempat yang sama, Kapolsek Kadugede Iptu Faisal, berharap adanya kondusifitas di Desa Cikadu. Ia juga berpesan, KPM penerima BLT tidak boleh diwakilkan. "Pribadinya langsung yang menerima, tidak ada yang diwakili," pesannya.

Hadir dalam pertemuan, selain Kabid Pemdes dari DPMD dan Kapolsek. Tampak hadir juga Camat Kecamatan Nusaherang, Danramil Kadugede, para KPM BLT, Ketua BPD Desa Cikadu dan undangan lainnya. (Baim)

Posting Komentar

0 Komentar