Diduga Korupsi Dana Desa Kades Beusi Dilaporkan Tokoh Masyarakat


PSC. Majalengka - Menindaklanjuti pemberitaan edisi sebelumnya terkait permasalahan yang ada di desa Beusi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka yang mengakibatkan reaksi masyarakat untuk mengeluarkan kekesalannya melalui acara jajak pendapat dengan pihak pemerintah desa Beusi beberapa waktu lalu. Dan kini semakin mengerucut dengan memuncaknya kekesalan tokoh masyarakat dan sepakat untuk melaporkan Uus Usman H selaku Kades Beusi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa tokoh masyarakat menjelaskan kepada awak media, Selasa 16 maret 21.

"Sekarang kami buktikan, bahwa kami tidak main main untuk memproses kades Beusi, dikarenakan proses awal kami sudah membina namun sama sekali tidak ada i'tikad baik dari mereka maka dengan sangat terpaksa kami melakukan proses untuk Membinasakan dengan cara pelaporan jalur hukum, dengan bukti kami sudah melaporkan ke Unit Tipidkor Sat. Reskrim Polres Majalengka  tertanggal 10 maret 2021. Karena sudah jelas, keterangan dari kades Uus yang mengakui ada kelebihan anggaran dari setiap proyek dan menyatakan itu adalah profit dan hal yang wajar. Kami anggap itu adalah kesalahan fatal dan layak disebut Korupsi walaupun itu diterapkan untuk kebaikan apalagi dibagikan kepada BPD, LPM berarti mereka ikut menikmati hasil Korupsi. Sudah kebayang dari satu titik proyek saja yang anggarannya hanya 32 juta rupiah bisa meraup keuntungan sampai 20 juta rupiah, apalagi dari proyek lainnya yang anggarannya mencapai ratusan juta rupiah" jelas tokoh masyarakat dengan nada geram. 


Saat diwawancarai oleh awak media Kepala Desa Beusi Uus Usman H menjelaskan, 

"Uang 20 juta itu adalah profit yang biasa didapat oleh pengelola kegiatan atau pemborong proyek lagipula uang tersebut kami terapkan kepada pembuatan tempat wudhu di mesjid dan pemberian honor tambahan buat anggota BPD atau LPM dan itu adalah suatu kebijakan yang harus diputuskan oleh kami selaku pemerintahan desa Beusi dalam menutupi kebutuhan yang tidak bisa tercover oleh anggaran dari pemerintah" jelas Uus dengan polos. 

Namun ironisnya tatkala awak media menanyakan tentang aturan hukum terkait ada kelebihan anggaran atau profit, kades Beusi menjawab tidak tahu. 

"Tentang aturan hukum kelebihan anggaran atau profit di dalam proyek dana desa, saya tidak tahu namun saya anggap profit adalah suatu hal yang wajar. Dan dalam kegiatan proyek lainnya memang profit namun saya tidak tahu persis berapa jumlahnya," tambahnya. 

Penulis: Hendarto - D Krisna.

Posting Komentar

0 Komentar