Pihak Desa Leuwiliang Baru Meluluskan Pembuatan Sertifikat Dati bt Warpan Ketujuh Ahli Waris Hanya Bisa Melongo

PSC. Majalengka - Pemerintah Desa Leuwiliang Baru, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, pada tahun 2018 lalu telah melaksanakan program pembuatan sertifikat secara masal melaui PTSL dan pada saat itu meluluskan pembuatan sertifikat atas nama Dati bt Warpan.

Namun ternyata pembuatan sertifikat atas nama Dati bt Warpan yang posisi denah lokasi dan berdiri bangunan rumah no 51, yang berada didusun Leuwimalis, Rt 03, Rw 01, Desa Leuwiliang Baru tersebut dituding menyalahi aturan pasalnya seharusnya ketujuh Ahli Waris yang seharusnya dapat pembagian jatah tanah atau rumah tersebut sekarang hanya bisa melongo karena semuanya menjadi hak milik satu orang ahli waris saja yang bernama Dati bt Warpan.

Ironisnya pihak pemerintah desa Leuwiliang Baru bukannya membereskan permasalahan malah terkesan berpihak kepada orang yang salah bahkan demi mempertahankan pendapatnya sampai berani bersumpah dibawah kitab suci.

Awal permasalahan ini terkuak berdasarkan keterangan dari ketujuh ahli waris yang merasa kecewa.

Kami Didi Warsidi bin Emed alm bin Warpan alm, Wasti binti Warpan alm, Karsita bin Warpan alm, Saptinah binti Warpan alm, Ida binti Warpan alm, Saripan bin Warpan alm, Ita Sanita bin Warpan alm, adalah 7 (tujuh) bersaudara termasuk yang kedelapan Dati binti Warpan alm yang lahir dari seorang ibu bernama Suati dan ayah kandung bernama Warpan dan mempunyai hak waris atas sebidang Tanah darat luas 223 m2 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) yang berdiri bangunan Rumah no 51, yang berada di dusun Leuwimalis, Rt 03, Rw 01, Desa Leuwiliang Baru, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, kode pos 45456

Namun ternyata Sebidang tanah darat yang berdiri bangunan Rumah no 51 tersebut sekarang telah berbadan hukum Sertifikat no.00373 Tanda Bukti Hak MILIK atas nama DATI BT WARPAN, Tanggal lahir / akta pendirian 11/06/1968. Surat Ukur, tgl 05/05/2018. No 00383/2018. Luas 223 m2 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi). Penerbitan Sertifikat Majalengka, 05/05/2018. An Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Majalengka Ditandatangani oleh Ketua Panitia Adjudikasi, N Yuliawaty. S, S.IP, NIP: 196411261989032002. Melalui program PTSL tahun 2018, oleh pemerintah desa Leuwiliang Baru, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka.

Kami menyatakan proses bikin Sertifikat tersebut tanpa persetujuan dari Kami dan Kami tidak terima dan tidak Merestui atas dibuatnya Sertifikat atas nama Dati bt Warpan tersebut. Kami sangat mengharapkan kepada pihak pemerintah desa Leuwiliang Baru yang dipimpin oleh kepala desa bapak Aceng Darmaji, agar membenahi permasalahan kami.

Karena dari awal kami tidak merasa menyetujui untuk tukar guling rumah milik Dati dengan rumah gardu/milik bersama, kami ingin mendapatkan hak waris dari almarhum kedua orangtua yang disahkan secara hukum yang jelas dengan cara bikin surat pernyataan bersama yang diketahui oleh pihak pemerintah desa Leuwiliang Baru yang isinya bahwa "Sebidang Tanah darat luas 223 m2 (Dua Ratus Dua Puluh Tiga Meter Persegi) yang berdiri bangunan Rumah no 51, yang berada didusun Leuwimalis, Rt 03, Rw 01, Desa Leuwiliang Baru" adalah hak 8 orang ahli waris dan Sertifikat no.00373 Tanda Bukti Hak MILIK atas nama DATI BT WARPAN harus diamankan jangan sampai ditangan Dati, biar kami tenang" ungkap ketujuh ahli waris.

Saat awak media mendatangi kantor desa Leuwiliang Baru, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka, untuk melakukan konfirmasi kepada Aceng Darmaji selaku kepala desa.

Saat berkumpul dengan ketujuh pihak ahli waris yang meminta keadilan dan didampingi beberapa perangkat desa, Aceng menjelaskan bahwa betul proses pembuatan sertifikat tanah atas nama Dati bt Warpan tersebut dilaksanakan pada tahun 2018 melalui program PTSL.

"Iya memang betul, saat proses pembuatan sertifikat tanah atas nama Dati bt Warpan tanpa ada tanda tangan dari ketujuh ahli waris, namun saya yaqin halini tidak ada permasalahan karena kedelapan ahli waris sudah sepakat untuk bertukar rumah (rumah milik Dati ditukar dengan rumah gardu/milik bersama/milik ahli waris) dan ini terjadi pada saat masih hidup orangtuanya" jelas Aceng. Bahkan demi mempertahankan pendapatnya sampai berani bersumpah dibawah kitab suci. Kalau masih tidak percaya saya siap membuktikan dengan cara bersumpah dibawah kitab suci" tegas Aceng.

Sudah jelas menurut aturan hukum bahwa perangkat desa harus melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya, jangan sampai menyalahi aturan apalagi sampai melakukan pelanggaran hukum dan tidak pantas dilakukan oleh perangkat desa.

Karena menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 51 Perangkat Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluwarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;

Menurut aturan, UU RI No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dalam Pasal 29
Kepala Desa dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluwarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 
Penulis: Hendarto - D Krisna.

Posting Komentar

0 Komentar