PSC. Majalengka - Saat ini negara Indonesia bahkan Internasional tengah dilanda bencana yaitu merebaknya Virus Corona atau Covid-19. Dampak dari bencana ini mengakibatkan kehidupan serba sulit, ekonomi masyarakat lapisan bawah sangat merasakan akibat.

Menyikapi permasalahan ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak Covid-19, seperti halnya Bantuan langsung Tunai (BLT)  dalam program Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Program BPUM merupakan bantuan dari pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak Covid-19 yang jumlahnya bantuan tersebut sebesar Rp 2,4 juta.

Daftar penerima bantuan BPUM/UMKM bisa dicek melalui link e-FORMBRI dengan meng-Klik eform.bri.co.id/bpum untuk cek status penerimanya.

Berikut syarat-syarat untuk dapat BLT UMKM:

- Punya usaha berskala mikro

- WNI

- Bukan ASN (Aparatur Sipil Negara) TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD

- Tidak sedang memiliki pinjaman di bank dan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

- Pelaku usaha mikro yang alamat usahanya berbeda dengan alamat domisili sebagaimana tercantum di KTP, maka dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Bagi masyarakat yang memenuhi syarat tersebut bisa menyurati atau menelepon dinas Koperasi dan UMKM di daerah. Dinas akan melakukan verifikasi dan mengusulkan kepada Kemenkop UKM.

Walaupun sudah jelas disebutkan bahwa warga yang bersetatus ASN tidak boleh menerima bantuan BPUM/UMKM, namun faktanya apa yang terjadi didesa Leuwikujang sangat mengherankan, pasalnya ada salah satu warga yang bekerja sebagai Guru yang bersetatus ASN mendapatkan bantuan dan juga ada sebagian warga yang mendapatkan tapi kurang tepat sasaran.

Permasalahan ini terkuak berdasarkan keterangan dari beberapa warga desa Leuwikujang menerangkan,

"Kami selaku warga Leuwikujang merasa kecewa oleh pemerintahan desa, dalam pelaksanaan dan kebijakan untuk menentukan para penerima program Bantuan langsung Tunai (BLT) terdampak Covid-19. Diantaranya ada beberapa warga yang layak dan seharusnya mendapatkan bantuan tapi faktanya mereka tidak mendapatkan bantuan tersebut, namun disisi lain ada warga yang tidak layak dan seharusnya tidak diperbolehkan mendapatkan bantuan tapi faktanya mereka malah mendapatkan bantuan tersebut. Seperti para penerima bantuan BPUM/UMKM banyak yang terkesan tidak tepat sasaran seperti ada masyarakat yang tidak memiliki usaha, namun dapat bantuan, yang paling nyeleneh ialah ada warga yang bekerja sebagai Guru yang bersetatus PNS atau ASN yaitu EL dan kebetulan pula EL adalah isteri dari perangkat desa Leuwikujang namun mendapatkan bantuan" jelas narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya.


Ditempat terpisah awak media mendatangi kediaman EL salah-satu PNS yang mendapatkan bantuan dan dirinya menjelaskan bahwa betul mendapatkan bantuan tersebut.

"Iya betul saya bekerja sebagai Guru dan bersetatus PNS dan saya akui tidak memiliki usaha, namun saya akui sudah mendapatkan BLT Banpres Produktif untuk UMKM terdampak Covid-19 Rp2,4 Juta  yang saya ambil di bank BRI Unit Leuwimunding. Walaupun suami saya bekerja sebagai perangkat desa Leuwikujang, saya dan suami tidak merasa mengusulkan maka uangnyapun telah disodakohkan dibagikan melalui hajat berdoa bersama" jelas EL.

Untuk melengkapi inpormasi awak media mendatangi kantor desa Leuwikujang dengan maksud untuk melakukan konfirmasi terkait permasalahan tersebut.

Dikarenakan kepala desa sedang tidak ada ditempat, maka dilayangkan surat konfirmasi Kepada Kepala Desa Leuwikujang,  Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, Juhaeni dengan Nomor: KFR - MPB  - lll - 167 -2020.

Namun sampai berita ini dimunculkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pemerintahan desa Leuwikujang.

Penulis: Hendarto.