Ada Apa Dengan Pihak BRI Leuwimunding Bisa Meluluskan Seorang PNS Dapat Bantuan BPUM-UMKM

PSC. Majalengka - Menindaklanjuti pemberitaan edisi sebelumnya mengenai, "Seorang PNS Warga Desa Leuwikujang Dapat Bantuan BPUM-UMKM Warga Yang Lebih Butuh Hanya Melongo".

http://www.pewartasemesta.com/2020/12/seorang-pns-warga-desa-leuwikujang.html

Bahwa menurut keterangan dari beberapa narasumber, kuat dugaan untuk meluluskan seorang PNS mendapatkan bantuan ini tidak terlepas dari peran perangkat desa Leuwikujang beserta pihak bank BRI Unit Leuwimunding.

"Kami curiga perangkat desa Leuwikujang beserta pihak bank BRI Unit Leuwimunding bekerjasama supaya dapat bantuan, apalagi suami EL jadi perangkat desa" jelas narasumber yang tidak mau disebutkan identitasnya. 

Juga diperkuat berdasarkan keterangan dari EL menjelaskan bahwa betul mendapatkan bantuan BPUM-UMKM dengan proses yang gampang.

"Iya betul saya bekerja sebagai Guru dan bersetatus PNS dan saya akui tidak memiliki usaha, namun saya akui sudah mendapatkan BLT Banpres Produktif untuk UMKM terdampak Covid-19 Rp2,4 Juta  yang saya ambil di bank BRI Unit Leuwimunding.

Walaupun suami saya bekerja sebagai perangkat desa Leuwikujang, saya dan suami tidak merasa mengusulkan maka uangnyapun telah disodakohkan dibagikan melalui hajat berdoa bersama" jelas EL. 

Juga EL menambahkan, "Dalam keterangan KTP tertera pekerjaan saya adalah Guru, jadi menurut saya pihak BRI pasti tau pekerjaan saya Guru PNS lagipula saat pengambilan saya tidak dipinta Surat Keterangan Usaha (SKU), tanpa pertanyaan macam macam saya langsung dikasih BLT Covid-19 Rp2,4 Juta" tambahnya. 

Saat dikonfirmasi oleh awak media Rahman Saepudin, selaku kepala BRI Unit Leuwimunding yang akrab disapa Dede menjelaskan bahwa pihak BRI hanya sebagai penyalur saja, untuk masalah verifikasi bukan kewenangan kami tapi kewenangan pihak pengusul. 

"Iya betul EL telah mendapatkan BLT Banpres Produktif untuk UMKM terdampak Covid-19 Rp2,4 dan diambil disini, namun kami tidak mengetahui kalau pekerjaan EL adalah Guru PNS, namun memang menurut aturan PNS tidak diperbolehkan menerima bantuan ini, lagipula EL terdaftar dalam ajuan dari BPKP yang artinya kami tidak perlu mengecek melalui syarat SKU, karena ajuan dari BPKP adalah yang sudah lulus verifikasi makanya tanpa pertanyaan itu ini kami langsung menyerahkan" jelas Dede. 

Penulis: Hendarto.

Posting Komentar

0 Komentar