Tolak RUU HIP, LSM GMBI Distrik Majalengka Akan Gelar Aksi Besar Besaran


PSC. Majalengka - Sekarang ini masyarakat yang betul betul peduli dan cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang gelisah dikarenakan adanya Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP), yang merupakan RUU usulan DPR, menjadi sorotan dan menuai polemik hingga pemerintah meminta penundaan pembahasan. Menyikapi permasalahan ini, Ketua LSM  GMBI Distrik  Kabupaten Majalengka H. Agutinus subagja angkat bicara
 
"Kami atas nama LSM  GMBI Distrik  Kabupaten Majalengka menyatakan sikap bahwa kami "Menolak Keras Pada Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dan kami siap Gelar Aksi Besar Besaran sampai titik darah penghabisan dan kami menunggu komando dari pimpinan pusat untuk menggelar aksi di ibukota" tegas Agustinus. 

"Karena kami menilai RUU HIP ,telah mengecilkan arti Ideologi Pancasila sebagai alat pemesartu bangsa juga dengan adanya RUU HIP mengartikan bahwa memulai mengkerdilkan kewibawaan dan Martabat Pancasila sebagai alat pemesartu bangsa, yang telah memiliki kedudukan dan fungsi yang kuat sebagai Dasar Negara.
Ideologi diatur Undang undang, artinya PANCASILA dibawah UU HIP ini sangat berbahaya, karena ideologi Pancasila adalah falsafah berbangsa dan bernegara final" tambah Agustinus. 

Ditambahkan pula menurut Akim Budiarto selaku Kepala Divisi Humas GMBI Distrik Majalengka.
“Sebaiknya proses legislasi RUU HIP dihentikan dan seluruh komponen bangsa memusatkan energinya untuk keluar dari pandemi dan berjuang memulihkan perekonomian nasional.
Pancasila adalah Falsafah Berbangsa dan Bernegara sebagai kepribadian yang berdaulat, bermartabat, adil serta menjungjung keanekaragaman sesuai Bhineka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi satu.

“RUU HIP dapat menguak konflik ideologi, anyaman kebangsaan yang sudah dengan susah payah dirajut oleh founding fathers bisa koyak kembali dengan rumusan-rumusan pasal RUU HIP yang polemis,” pungkasnya.

Selain itu, di tengah situasi bangsa yang sedang menghadapi krisis kesehatan dan keterpurukan ekonomi akibat pandemi Covid-19, Indonesia tidak perlu menambah beban sosial dengan memercikkan riak-riak politik.

Yayat Supriatna Selaku Sekretaris LSM GMBI Distrik Majalengka menjelaskan, "Pasal 3 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 bertentangan dengan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan, Pasal 13, 14, 15, 16, dan 17 mempersempit ruang tafsir yang menjurus pada monotafsir Pancasila, Pasal 22 dan turunannya tidak relevan diatur di dalam RUU HIP. Selain itu, Pasal 23 dapat menimbulkan benturan norma agama dan negara, Pasal 34, 35, 37, 38, 41, dan 43 merupakan bentuk tafsir ekspansif Pancasila yang tidak perlu dan Pasal 48 ayat (6) dan Pasal 49 dapat menimbulkan konflik kepentingan.

RUU HIP resmi ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR dalam rapat paripurna pada Selasa (12/6). RUU HIP menjadi polemik karena terdapat muatan trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan, dan ekasila, yaitu gotong royong. RUU HIP juga menyulut kontroversi karena tidak menyertakan Tap MPRS mengenai pembubaran PKI dalam konsideran ‘mengingat’ di draf RUU tersebut.

Tap MPRS mengenai pembubaran PKI itu bernama lengkap Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara, dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.

Penulis : Ato - Leo.

Posting Komentar

0 Komentar