PSC. Kuningan - Disaat berapa desa lain masih "panas" dengan persoalan warganya yang tidak tercover bantuan terdampak corona virus. Yang dirasakan Pemerintah Desa Cipicung Kecamatan Cipicung, malah sebaliknya. Tercovernya semua kepala keluarga (kk) sebagai penerima manfaat membuat adem suasana.

Menurut Kepala Desa Cipicung, Lili Rusli, sebelum merata terbagi semua, situasi di Desa Cipicung tidak jauh berbeda dengan desa lain. Masyarakat yang tidak menerima bantuan mulai resah. "Apalagi diawal penyaluran bantuan. Keluarga penerima manfaat (kpm) masih sedikit, dari bantuan provinsi saja cuma satu kpm," terang Lili, Selasa (16/6) di ruang kerjanya.

Kemudian, lanjut Ia, setelah lebaran, bantuan yang diterima mengalami penambahan yang sangat signifikan. Dari bantuan provinsi memperoleh kuota 393 keluarga dan dari bantuan  yang digelontorkan pemerintah pusat mendapat kuota 406 kpm. "Ini yang diluar PKH yang berjumlah 59 dan BPNT 90 keluarga," ulasnya.

"Jika di total, bantuan yang masuk lebih dari 900 kuota termasuk dari bantuan pemerintah kabupaten. Sedangkan jumlah kk Desa Cipicung hanya 825 kk. Maka, karena sudah terpenuhi, ada paket bantuan yang dikembalikan, dengan harapan bisa disalurkan kepada warga di desa lain yang belum menerima," paparnya.

Dikatakan Lili, paket bantuan yang dikembalikan dari bantuan provinsi berjumlah 36 paket serta dari bantuan kabupaten 42 paket. "Pertimbangan pengembalian bantuan karena penerima sudah meninggal, penerima dengan data ganda, serta penerima yang ada di Jakarta," ucapnya.

Dengan tecovernya semua warga dari bantuan pusat dan provinsi, Lili membenarkan bahwa anggaran dana desa tahap pertama yang dialokasikan bagi bantuan terhadap warga terdampak covid dikembalikan. 

"Awalnya anggaran bantuan sebesar 80 juta untuk 134 kk. Melalui kesepakatan di musdesus bersama BPD dan tokoh masyarakat dibagi rata kepada 320 kk, dengan nominal uang tunai masing-masing 250 ribu, yang dibagikan satu hari menjelang lebaran," paparnya.

Namun, menurut Lili, dikarenakan warganya menerima bantuan provinsi, maka bantuan dari dana desa, oleh masyarakat dikembalikan. "Jadi, bukan tidak ada anggaran dana desa untuk bantuan covid. Ceritanya ya seperti itu," cetusnya.

"Ya, menjadi berkah. Meski seperti itu, dana tetap kita simpan. Belum berani untuk digelarkan kepada pembangunan, masih menunggu situasi yang pasti. Dan, guna membackup bantuan, barangkali ada petubahan data penerima bantuan," cetusnya. (Baim)