Tidak Terima Diberitakan Pihak Desa Haurgeulis Ancam Akan Laporkan Wartawan



PSC. Majalengka - Menindaklanjuti pemberitaan edisi sebelumnya terkait "Warga Mempertanyakan Pembangunan Didesa Haurgeulis". http://www.pewartasemesta.com/2020/04/warga-mempertanyakan-pembangunan-di.html?m=1

Ironis pihak pemerintah desa Haurgeulis Kecamatan Bantarujeg Kabupaten Majalengka, bukannya mawas diri dan memperbaiki apa yang telah dikeluhkan masyarakatnya, ini malahan tidak terima dan terkesan alergi terhadap insan media dan kritikan masyarakatnya. 

Ungkapan tidak terima ini disampaikan melalui percakapan Whatsapp dengan awak media melalui nomor 08231885xxxx yang mengaku bernama panggilan pa Guru Haurgeulis dengan menjabat sebagai anggota BPD didesa Haurgeulis. Bahkan Guru tersebut mengancam akan menempuh jalur hukum jikalau awak media pewarta semesta tidak meminta maaf apalagi sampai memberitakan lagi tentang kejelekan desa Haurgeulis. 

"Kami minta agar media segera meminta maaf atas pemberitaan yang tidak benar. (Pa guru Haurgeulis). Dana yg kurang lebih 200 jt itu yaitu dana BUMDES rekeningnya pun rekening BUMDES. Sementara media saudara masih memberitakan yang tidak benar, dan merugikan kami, tolong segera di tarik dan minta maaf dengan pemberitaan hoak seperti itu, untuk sementara kami tdk akan menempuh jalur hukum, kecuali kalau saudara masih tetap memberitakan nya lagi" jelas pa Guru Haurgeulis melalui percakapan Whatsapp.

Awal pemberitaan muncul berdasarkan keterangan dari masyarakat desa Haurgeulis yang mengeluhkan tentang pembangunan sarana BUMDes yang berbentuk kandang ayam petelur dan ternyata pihak desa Haurgeulis yang dipimpin oleh H Abdul Majid diduga kurang terbuka terhadap masyarakatnya.

Dijelaskan Narasumber sebelumnya, "Ironis pemerintahan desa yang baru saja berjalan belum juga tiga bulan membuat kami heran, karena kami perhatikan baru saja menjalankan kepercayaan dari masyarakat dalam menjalankan pembangunan Dana Desa tahap tiga tahun 2019 yang dilaksanakan untuk membangun kandang ayam petelur berikut kolam ikan dibawahnya, seperti tidak terbuka kepada masyarakat banyak inpomasi yang ditutup tutupi. Kami penasaran, seharusnya kalau pakuwu dan perangkat desa tidak ada niatan jelek dia harus terbuka kepada masyarakatnya" Jelas warga atau Narasumber yang tidak mau disebutkan namanya. 

Marlin SH. Salah satu anggota PPWI yang menaungi media ini me jelaskan, bahwa pihak media hanya mencari keseimbangan dalam mencari informasi pemberitaan berdasarkan UU yang ada yaitu UUD 1945 Pasal 28F Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia 

Ditambah dengan UU Pers No 40 tahun 1999. pasal 1 angka 13 UU pers wajib dilakukan, dimana kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.

" Dengan tidak terimanya adanya pemberitaan di Media ini seharusnya pihak Desa Haurgeulis memberikan Hak Jawab atau Hak Sanggah kepada Media ini, " ucap Marlin melalui telpon seluler


Penulis; ATO - LEO. 
Keterangan photo; screenshot berita awal.

Posting Komentar

0 Komentar