Pihak SDN Mekarjaya I Diduga Kuat Melakukan Pungli

PSC. Majalengka - Peran aktip masyarakat sangat dibutuhkan dan sangat membantu untuk mendukung SABER PUNGLI Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik INDONESIA No 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)
Pasal 12

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan pungutan liar, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui media elektronik atau non elektronik.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian inpormasi, pengaduan, pelaporan, dan/atau bentuk lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungutan liar diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.


Sungguh sangat ironis, di satu sisi pemerintah berusaha memperingan beban biaya masyarakat untuk pendidikan, agar anak-anak indonesia selaku penerus bangsa dapat terus bersekolah.

Namun di sisi lain ada saja pihak sekolah yang masih melakukan pungutan apalagi dalam jumlah nominal rupiah yang tidak sedikit. Dan lagi-lagi pihak sekolah seolah berlindung di belakang komite sekolah. Kalo pihak sekolah tidak mengajukan permohonan pada komite, sudah barang tentu komite sekolah tidak akan berusaha melakukan pungutan terhadap orangtua/wali peserta didik. Maka hal ini diduga pungli (pungutan liar) dan pungli sendiri telah dilarang keras di negara kita, terutama di lingkungan pendidikan sekolah.
 ‎
Namun rupanya Pungutan Liar ini diduga terjadi tahun 2019 di SDN Mekarjaya I yang beralamat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. 

Dugaan  Pungli tersebut sebesar Rp 100, 000 rupiah persiswa dengan alasan untuk beli meja kursi dan perehaban halaman sekolah/pembelian pavingblock. 

Asal mula permasalahan ini terkuak, menurut keterangan dari beberapa orangtua murid yang mengeluhkan kepada awak media tentang dugaan pungutan liar yang telah dilakukan oleh pihak SDN Mekarjaya I

"Iya betul, kami dipinta patungan oleh pihak  sekolah sebesar Rp 100, 000 rupiah persiswa dengan alasan untuk beli meja kursi dan perehaban halaman sekolah/pembelian pavingblock" jelas beberapa orangtua murid. 

Memang awalnya berdasarkan musyawarah mufakat antara pihak sekolah dan orang tua murid beserta komite, namun sebenarnya kami merasa terpaksa karena kami orang kecil yang memang butuh pendidikan untuk anak kami. 

Ya ujung ujungnya kami tidak mau berdebat dan ribet biar urusan jadi lancar kami menurut saja, cuma kami merasa heran, yang kami ketahui Pemerintah sudah menganggarkan untuk biaya pendidikan lewat dan BOS, ko masih ada saja pungutan itu ini?

"Apa diperbolehkan pihak sekolah meminta uang dari murid untuk biaya hal seperti ini?" Tambah orangtua murid dengan penuh tanda tanya. 


Untuk melengkapi inpormasi awak media mengirimkan surat konfirmasi Kepada Kepala SDN Mekarjaya I, bapak Sudarman, S.Pd.SD saat masih berdinas di sekolah tersebut, dengan Nomor: KFR - PWS  - XI - 28 -2019.

Namun sampai berita ini dimunculkan, belum ada keterangan resmi dari pihak SDN Mekarjaya I.

Awak media kembali menyambangi SDN Mekarjaya I dan bertemu dengan Otong Lili yang mengaku sebagai Operator beserta satu guru yang lain. 

"Kebetulan sekarang bapak Sudarman sudah pindah tugas ke sekolah yang lain, namun kemarin surat konfirmasi sudah kami sampaikan ke beliau. 

Masalah orang tua murid patungan uang sebesar Rp 100, 000 rupiah persiswa dengan alasan untuk beli meja kursi dan perehaban halaman sekolah/pembelian pavingblock, itu memang betul terjadi. 
Namun untuk lebih jelasnya silahkan saja temui pak Sudarman ditempat tugasnya yang baru " jelas Otong Lili dengan di iyakan oleh satu temannya. 

Penulis; Ato . 
Keterangan photo; hasil pemasangan pavingblock.

Posting Komentar

0 Komentar