Diduga Adanya Pungli di SDN Mekarjaya 1 Kadiv Humas LSM GMBI Distrik Majalengka Angkat Bicara

PSC. Majalengka -  Menindaklanjuti pemberitaan edisi sebelumnya terkait pihak SDN Mekarjaya I dituding melakukan Pungli, yang diketahui sekolah ini yang beralamat di Desa Mekarjaya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. 

Tentu saja halini mendapatkan sorotan serius dari beberapa pihak masyarakat, dikarenakan ada saja oknum pihak sekolah yang selalu mengambil kebijakan tanpa mempedulikan kondisi ekonomi masyarakat kecil dan juga peraturan hukum yang berlaku di Negara Indonesia. 

Menyikapi permasalahan ini Akim Budiarto selaku Kepala Divisi Humas GMBI Distrik Majalengka, angkat bicara. 


"Kami LSM GMBI Distrik Majalengka, sekaligus saya pribadi selaku orang tua murid yang sekolah di SDN Mekarjaya I merasa prihatin dan mengutuk keras kepada pihak sekolah dan semua orang yang terlibat untuk mensukseskan prilaku pungli tersrbut.

Awalnya kebetulan saya tidak menghadiri acara undangan rapat tersebut dikarenakan ada acara penting, saya sebagai orang tua murid merasa bingung di satu sisi katanya sekolah tidak boleh memungut biaya apapun dan walaupun dengan dalil apapun, namun nyatanya masih ada pungutan dengan dalih untuk membeli pavingblok misalnya, patungan untuk pramuka dan lain lain.

Dan herannya selalu modus nya memakai komite dan sudah atas kesepakatan orang tua murid..

Padahal yang sebenarnya terjadi adalah rapat pemaksaan bukan rapat musyawarah, karena para orang tua sendiri sengaja dipojokkan untuk menuruti program tersebut bahkan untuk iuran pramuka misalnya, masa anak yg baru masuk kelas 1 sudah harus membayar biaya kemah berarti itu pemaksaan" tegas Akim.

Sudah jelas menurut, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Ayat 4, Pungutan Pendidikan, yang selanjutnya disebut dengan Pungutan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orangtua / walinya yang bersipat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan

Pasal 10

(1) Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan pungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

(2) Penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.

Dengan kejadian seperti ini kami akan segera  melakukan pelaporan, agar supaya para oknum oknum tesebut segera diproses secara jalur hukum" tambah Akim.


Penulis; Ato . 
Keterangan photo; Akim Budiarto, Kepala Divisi Humas GMBI Distrik Majalengka,

Posting Komentar

0 Komentar