PSC. Kuningan - Terbengkalainya pekerjaan trotoar jalan di Desa Cipicung Kecamatan Cipicung terus mendapat sorotan. Hingga mencuat harapan pekerjaan tersebut mendapat atensi Aparat Penegak Hukum (APH). 

Penggunaan Dana Desa (DD) yang ditekankan oleh Presiden Jokowi untuk diterapkan dengan baik dan benar serta optimal, jauh dari penyimpangan anggaran. Sepertinya tidak membuat PJS Desa Cipicung, Abdullah, memperhatikan dengan baik. Padahal warning presiden terkait DD sangat keras.

Pekerjaan trotoar yang berlokasi di jalan masuk Desa Cipicung yang mangkrak itu menjadi asumsi adanya dugaan penyimpangan. Selain itu, tidak terpasangnya papan informasi kegiatan menjadi tanda tanya besar yang mengiringi dugaan telah terjadinya penyimpangan pekerjaan. 

Informasi diperoleh dari sumber berita yang namanya minta tidak disebut, Minggu (8/12/2019) di Desa Cipicung. Ia tahu persis dalam perencanaan awal, menurutnya, pekerjaan trotoar sebelumnya berkoordinasi dengan Dinas PU dalam perencanaan. "Saya juga heran, bisa sampai mangkrak begini, padahal dalam perencanaan sudah berkonsultasi dengan dinas," terangnya.

Dijelaskan, pagu anggaran sekitar 145 jutaan. Dengan dipotong PPH/PPN sebesar 13 persenan serta biaya umum 8 persen menurutnya anggaran bersih untuk pekerjaan sekitar 100 juta. "Setelah dipotong PPH/PPN dan Biaya umum. Kira-kira anggaran untuk pekerjaan fisik nyampai 100 jutaan," jelasnya.

"Yang saya tau juga, pekerjaan ini harusnya sudah selesai di tahap dua. Karena kalau tidak salah pada perencanaan APBDes akan direalisasikan di pencairan anggaran tahap dua," imbuhnya.

Ia menyesali, mangkraknya pekerjaan. Dikatakan-nya, panjang trotoar dengan pagu anggaran yang tersedia sebenarnya tidak harus terjadi seperti ini. "Ada mungkin 500 meteran, karena kiri kanan. Itu rencananya, atasnya juga di beton," ulasnya.

"Saya sempat mendapat informasi keluhan dari salah satu perangkat desa. Katanya, PJS sering meminta uang yang tidak jelas. Dan yang terakhir sisa sekitar 15 jutaan pun di serahkan ke PJS," tutur sumber berita.

Sementara itu, Abdullah yang menjadi PJS Desa Cipicung yang juga ASN di kantor Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan hanya sedikit memberi keterangan. Ia mengatakan mencuatnya informasi ini ekses dari pencalonan kades. "Saya paham ini akibat pemilihan kades. Nanti saya ganti," ucapnya singkat. (Baim)