Progaram BSPS di Desa Bojonggebang Dinilai Kadesnya Belum Benar


PSC. Kab. Cirebon - Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kementerian PUPR yang  dialokasikan di Desa Bojonggebang Kec Babakan Kab. Cirebon dinilai tidak tepat guna karena program tersebut kacau dalam mekanisme sitem pengdaan barang, nada tersebut di ungkapkan oleh Dana selaku Kepala Desa Bojonggebang pada awak media dan anggota ormas saat ditemui dirumahnya. 26/11/19


Lebih lanjut Dana menjelaskan, sebagai Kades Bojonggebang hanya sekedar mengetahui saja karena tupoksi hanya sebatas itu, disini tidak ada pembentukan Kepanitiaan mengenai Program BSPS yang melibatkan aparatur desa termasuk Kepala Desa

" Progaram BSPS yang ada di desa ini  bukan tanggung jawab saya sebagai Kades melainkan yang bertanggung jawab penuh dalam hal ini adalah fasilitator BSPS atau sarjana pendamping desa dan Matrial (Toko Bahan Bangunan), jika ada permasalahan di kemudian hari saya selaku kepala desa jangan disalahkan," ucap Dana pada media ini

Menurut Dana dirinya tidak ada keterlibatan dalam program BSPS, karena barang yang dikeluarkan oleh Matrial tidak sesuai barang yang dibutuhkan masyarakat bojong, ketika Dana mempertanyakan ke pihak Matrial  jawaban dari pihak Matrial tidak tahu menahu bahwa pihak Matrial hanya mengeluarkan barang apa yang ada dalam  Rancangan Angran Belanja (R A B ) yang di diberikan fasilitator yaitu ibu Dewi.

Kades Dana

" Jadi bila ada Mark-up dan lainya saya selaku kades bojong tidak bertanggung jawab karena tupoksi saya dalam hal ini hanya sebagai atau bersifat mengetahui saja, justru program BSPS di desa bojong di anggap gagal dan kacau, banyak warga penerima bantuan BSPS ternyata barang yang dibutukan oleh sipenerima tidak sesuai dengan apa yang diberikan pihak Matrial." Jelasnya

Ungakapan Kades Bojonggebang tersebut menuai tanggapan dari Marlin SH salah-satu Aktifis yang berada di Kab. Cirebon, ia berkomentar, Kalau Kades Bojonggebang mengetahui program BSPS tidak benar atau kacau jangan diam saja harus bertidak karena sipenerima bantuan program tersebut adalah warga desa bojong itu sendiri dan kalau memang program BSPS itu kacau kenapa melimpahkan pertanggungjawabannya ke pihak fasilitator serta Matrial dan kenapa juga Kades cenderung menyalakan tidak meluruskan masalah ini dimana tanggung jawab selaku Kades terhadap Masyarakat  yang menerima bantuan dari program BSPS itu

" Saya berharap Kades Bojonggebang jangan bepura-pura bodoh kalau memang menilai bahwa program BSPS di desanya kacau kenapa diam saja, seharusnya secepatnya mengambil langkah dan tindakan karena ketika program BSPS di Desa Bojonggebang mengalami kekacauan atau adanya dugaan Mark-up maka sesuai fakta integritas kepala desa pun harus mempertanggungjawabkan, apakah benar program BSPS dianggap kacau menurut apa yang dikatakan Kades Dana, atau jangan sampai hanya sebatas penilaian saja sehingga terkesan cuci tangan dan kalau prihal itu terjadi dimana rasa tanggung jawab seorang Kades yang kredibilitas nya patut dipertanyakan," tutur Marlin pada media ini (TIM)

Posting Komentar

0 Komentar