LSM GMBI Kritik 100 Hari Kinerja Bupati Majalengka, Diduga Hanya Pencintraan dan Belum Maksimal - Pewarta Semesta

Headlines!

Sabtu, 05 Oktober 2019

LSM GMBI Kritik 100 Hari Kinerja Bupati Majalengka, Diduga Hanya Pencintraan dan Belum Maksimal

PSC. Majalengka - Dalam janji kampanye, pasangan Bupati Majalengka H. Karna Sobahi dan Wakil Bupati H.Tarsono D. Mardiana, menggembor gemborkan sembilan program 100 hari kerja.
Kesembilan program 100 hari kerja itu ialah sebagai berikut;

Pengentasan Kemiskinan dengan calon penerima dan calon lokasi, Penyediaan buku pelajaran bagi SD dan SMP secara gratis, Pelayanan Kesehatan Gratis, berkala dan tuntas, Pemberian insentif guru ngaji, Imam Masjid dan bantuan sarana keagamaan, Majalengka Raharja Quick Respon, Pelayanan KTP Gratis secara mobile, Pelayanan perizinan secara mudah, cepat dan transparan, Evaluasi pajak bumi dan bangunan dan Peningkatan tunjangan kinerja ASN.


Namun nyatanya setelah dilantik dan bekerja, sebagian masyarakat di kabupaten majalengka banyak yang merasakan kecewa bahwa sembilan program 100 hari kerja tersebut dinilai cuma pencitraan belaka dan dalam praktik kerjanyapun kurang maksimal.

Ketua Distrik H Agustinus Subagja, melalui Akim Budiarto selaku Kepala Divisi Humas GMBI Distrik Majalengka menjelaskan, 

"Kami LSM GMBI Distrik Majalengka sudah menyampaikan aspirasi masyarakat majalengka, kepada Bupati Majalengka di Gedung Yudha Karya Abdi Negara pada Kamis (3/10/2019) kemarin. 

Tentang sembilan program 100 hari kerja dalam janji kampanye tersebut kami nilai cuma pencitraan belaka karena dalam praktik kerjanyapun kurang maksimal.

Seperti kami ulas diantaranya; 

1. Pengentasan Kemiskinan dengan calon penerima dan calon lokasi "Kami simpulkan yang lebih tepatnya adalah Rantang Kanyaah" saja. Karena cuma terkaper untuk kasih makan 200 orang saja, dari 13 desa 10 kecamatan untuk lansia atau masyarakat jompo yang terlantar, jadi kami simpulkan ini tidaklahnyambung dan sangat jauh dengan program Pengentasan Kemiskinan".

2. Penyediaan buku pelajaran bagi SD dan SMP secara gratis "Fakta dilapangan ini hanyalah bohong belaka, karena kami perhatikan masih banyak murid yang harus beli buku ini itu dengan beragam alasan".

3. Pelayanan Kesehatan Gratis, berkala dan tuntas, "Ini juga 90 persen tidak berhasil karena program "Puskesmas nganjang ka imah" cuma salah satu contoh saja karena tidak mampu dilaksanakan sampai sekarang. Boro boro datang sendiri kerumah warga, saat dipanggil pada jam kerjapun susah datang, pas datang setelah jam kerja habis mungkin disengaja biar ada bayaran dari pasien".

4. Pemberian insentif guru ngaji, Imam Masjid dan bantuan sarana keagamaan.
"Proram ini kami anggap Gagal karena faktanya cuma dibayar 2 bulan saja, kami enggak tahu alasannya kenapa sekarang tidak dilanjutkan?".

5. Majalengka Raharja Quick Respon. "Kami anggap ini adalah program bagus, supaya bisa menolong warga Majalengka, yang sedang emergency (darurat). Namun kami menyayangkan ini adalah pogram bagus tapi kurang sosialisasi, sehingga warga lapisan bawah tidak tahu".

6. Pelayanan KTP Gratis secara mobile. "Kami pandang program ini sangat baik, namun kami perhatikan program ini seperti mimpi, karena faktanya sampai sekarangpun masih banyak masyarakat yang datang langsung ke kantor Disdukcapil, namun ternyata tidak bisa langsung beres satu hari untuk bikin KTP , KK dengan alasan lagu lama blangkonya kehabisan. Ko kenapa bisa kehabisan?
Apakah memang betul, apa cuma pura pura biar para calo KTP dan Oknum bisa tetap makmur?".

7. Pelayanan perizinan secara mudah, cepat dan transparan. "Menurut kami yang berjalan sesuai rencana yaitu baru masalah perizinan".

8. Evaluasi pajak bumi dan bangunan. "Kami perhatikan ini berhasil sekarang ada penurunan 40 persen dari tahun sebelumnya, walaupun masih ada masyarakat yang mengeluh karena bayar pajak yang mahal".

9. Peningkatan tunjangan kinerja ASN.
"Yang paling perlu disikapi bukan cuma Tunjangan upah saja, tapi kedisiplinan dan kerjanya pun harus betul betul teruji. 
Karena kami perhatikan banyak pekerja yang statusnya masih honor atau bakti mereka betul betul giat bekerja sedangkan pekerja yang berstatus ASN malahan hanya asik asik malas malasan main suruh saja kepada pekerja honor atau bakti.
Jadi menurut kami pekerja honor atau baktipun harus betul betul diperhatikan upahnya" jelas Akim.


Yayat Supriatna Selaku Sekretaris LSM GMBI Distrik Majalengka juga menambahkan, "Harapan kedepan dari LSM GMBI Distrik Majalengka sebagai kontrol sosial masyarakat, yang tentunya kami berbicara atas dasar temuan dan fakta di kalangan masyarakat, meminta agar OPD yang tidak melaksanakan tugas sesuai perintah atau himbauan agar ditindak tegas.

Sementara itu Bupati Majalengka H. Karna Sobahi menyampaikan dalam jawaban dari audiensi  semua program tersebut masih dalam langkah awal yang masih harus mendapat pengawasan, kontrol serta pengawalan.

"Kami selaku pimpinan daerah mengucapkan terimakasih kepada LSM GMBI, yang telah menyampaikan aspirasinya dan ini membuktikan bahwa kinerja kami betul betul diperhatikan. Jika nanti terjadi hal yang tidak sesuai dengan perintah dan himbauan dari Bupati, Maka tentu akan dilakukan tindakan guna mencegah disabilitas program," jelas Bupati Majalengka.

Penulis  : Ato  - Leo. 
Ket photo: Suasana Audiensi di  Gedung Yudha Karya Abdi Negara.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

loading...