Kalau Tidak Ada Niat Korupsi Pihak Desa Harus Berani Pasang Spanduk APBDes Dengan Keterangan Lengkap - Pewarta Semesta

BREAKING NEWS

Post Top Ad

Friday, August 9, 2019

Kalau Tidak Ada Niat Korupsi Pihak Desa Harus Berani Pasang Spanduk APBDes Dengan Keterangan Lengkap

PSC Majalengka - Transparansi atau keterbukaan sangat diharuskan didalam praktik pembangunan yang anggaran dari Pemerintah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik.

Aturan ini sangatlah penting, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomer 14 tahun 2008 tentang KIP rakyat berhak mengetahui dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang di biayai lewat anggaran negara (APBN dan APBD).
Seperti halnya pihak pihak Desa yang menyalurkan anggaran keuangan melalui PAD, ADD, BAN GUB/IF dan DD. Halini diungkapkan oleh Yayat Supriatna Selaku Sekretaris LSM GMBI Distrik Majalengka disela sela kegiatan mancingnya  kemarin. 

Berdasarkan Penelusuran yang di Lakukan Oleh LSM GMBI Distrik Majalengka, saat mendatangi kantor desa yang berada di Kabupaten Majalengka.
Tentang Spanduk/Banner APBDes, Kami simpulkan ada beberapa jenis.

A. Ada pihak desa yang tidak memasang Spanduk/Banner APBDes.
B. Ada pihak desa yang  memasang Spanduk/Banner APBDes, Namun tidak lengkap cuma keterangan Global saja tanpa dijelaskan perincian Kegiatannya berikut anggarannya.
C. Ada pihak desa yang  memasang Spanduk/Banner APBDes, Secara lengkap dengan keterangan yang dijelaskan perincian Kegiatannya berikut anggarannya.


Yayat juga menambahkan, Kalau pihak Desa tidak Memasang Spanduk/Banner APBDes secara lengkap atau memasang Spanduk/Banner APBDes, Namun tidak lengkap cuma keterangan Global saja tanpa dijelaskan perincian kegiatannya berikut anggarannya ditempat Umum, kami simpulkan desa tersebut sangat bermasalah.

Halini dikarenakan, tidak ada keterbukaan dalam pelaksanaan pekerjaan, dikantor desa tidak terpampang APBDes tahun anggaran berjalan, yang menerangkan berapa jumlah anggaran Dana Bantuan dari Pemerintah dan perincian pekerjaan nya. Akibatnya masyarakat tidak mengetahui berapa Papan Proyek yang seharusnya terpasang dilapangan Maka kami simpulkan Pihak Pemerintah Desa yang seperti ini, Diduga telah meng otak atik anggaran, Dan mendapatkan untung lumayan dari pelaksanaan PADes, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran Bantuan Gubernur/IF.

Kalau memang pihak desa berniat baik, seharusnya terbuka kepada Masyarakat dengan cara Memasang Spanduk/Banner APBDes secara lengkap ditempat Umum, Seperti contoh Desa lain mereka sangat terbuka kepada Masyarakat nya, di kantor Desa ada Spanduk APBDes dan dilapangan/lokasi ada Papan Proyek, Papar Yayat

Pasang Spanduk APBDes dengan keterangan lengkap, Adalah Sebagian Dari Upaya Pencegahan Korupsi. Kalau memang pihak desa tidak ada niatan untuk melakukan Korupsi, seharusnya mau memperlihatkan dan memasang Spanduk APBDes yang lengkap. Seperti contoh: Desa xxx

A. Jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) 200 juta rupiah, Perinciannya; 
1. Tambahan penghasilan Aparatur Desa 100 juta rupiah.
2. Rehab kantor Desa 85. 600. 000 rupiah.
3. Honor Pesuruh 14. 400. 000 rupiah

B, Jumlah Alokasi Dana Desa/ADD 400 Juta Rupiah, Perinciannya: 
1. penghasilan Tetap Aparatur Desa 200 juta rupiah.
2. Operasional perkantoran 90 juta rupiah.
3. Operasional BPD 21 juta rupiah.
4. Operasional PKK 10 juta rupiah.
5. Operasional Rt/Rw 40 juta rupiah.
6. Operasional LPM 6 juta rupiah.
7. Operasional Karang Taruna 10 juta rupiah.
8. Operasional Lin Mas 23 juta rupiah.

C. Jumlah Dana Desa/DD 800 Juta Rupiah, Perinciannya: 

1, pengaspalan jalan di Blok wage ukuran panjang ....x lebar .... Anggaran 500 Juta Rupiah.
2, TPT di Blok Pahing ukuran panjang .... x lebar ..... Anggaran 300 Juta Rupiah.

D, Jumlah Dana Infrastuktur/Bantuan Gubernur, 100 Juta Rupiah.
Perinciannya: Perehaban Kantor Desa Anggaran 100 Juta Rupiah.

Dan khusus papan proyek ditiap tiap lokasi kegiatannya pula ada. Maka kalau sudah jelas terbuka seperti ini otomatis dengan sendirinya, tidak akan ada rasa kecurigaan khususnya bagi Masyarakat, ataupun pihak lain, seperti LSM ataupun pihak Jurnalis.

Dan pihak Desa pun tidak perlu repot repot menjelaskan setiap kali ada tamu yang berkunjung untuk minta inpormasi tentang pelaksanaan DD/Infrastuktur dan juga Anggaran lainnya.
Tentu saja dengan batas batas kewajaran, seperti untuk RAB itu tidak perlu diperlihatkan ke Publik, karena RAB adalah rahasia dan hanya pihak yang berwenanglah yang berhak mengetahuinya pungkas Yayat pada media ini


Penulis; Ato - Leo. 
Ket photo; Yayat GMBI.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

loading...