Drs. Abdurahman, M.Si. Inspektur Pembantu Wilayah III, Pasang Spanduk APBDes Global Saja Sudah Cukup. - Pewarta Semesta

Advertise

Headlines!

Minggu, 25 Agustus 2019

Drs. Abdurahman, M.Si. Inspektur Pembantu Wilayah III, Pasang Spanduk APBDes Global Saja Sudah Cukup.

PSC, Majalengka - Pasang Spanduk atau Banner APBDes, memang masih menyimpan perdebatan, pasalnya menurut aturan dan layak untuk diketahui masyarakat luas harusnya seperti apa?. Transparansi atau keterbukaan sangat diharuskan didalam praktik pembangunan yang anggaran dari Pemerintah, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik pada intinya memberikan kewajiban kepada setiap Badan Publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik. Aturan ini sangatlah penting, sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomer 14 tahun 2008 tentang KIP rakyat berhak mengetahui dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang di biayai lewat anggaran negara (APBN dan APBD). Seperti halnya pihak pihak Desa yang menyalurkan anggaran keuangan melalui PAD, ADD, BAN GUB/IF dan DD.

Kantor inspektorat kabupaten majalengka.

Berdasarkan Penelusuran yang di Lakukan Oleh Awak Media Saat mendatangi kantor desa yang berada di Kabupaten Majalengka. Tentang Spanduk/Banner APBDes, Kami simpulkan ada beberapa jenis.

A. Ada pihak desa yang sama sekali tidak memasang Spanduk/Banner APBDes.
B. Ada pihak desa yang  memasang Spanduk/Banner APBDes, Namun tidak lengkap cuma keterangan Global saja tanpa dijelaskan perincian Kegiatannya berikut anggarannya.
C. Ada pihak desa yang  memasang Spanduk/Banner APBDes, Secara lengkap dengan keterangan yang dijelaskan perincian Kegiatannya berikut anggarannya.

Saat awak media mengunjungi kantor Inspektorat Majalengka. Dengan maksud untuk meminta keterangan dari Kepala Inspektorat Majalengka. Drs. Edy Noor Sudjatmiko, M.Si. Namun oleh Drs Edy, awak media dipersilahkan menemui Drs. Abdurahman, M.Si. Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat.

Kepada awak media Drs. Abdurahman menjelaskan. "Yang salah itu, ialah desa yang tidak memasang Spanduk/Banner APBDes. Kalau sudah memasang Spanduk/Banner APBDes itu semuanya benar menurut Aturan, baik itu yang lengkap, ataupun yang tidak lengkap, maka ini semuanya benar menurut aturan, karena tidak ada ketentuan pasang Spanduk/Banner APBDes harus lengkap.

Kecuali saat akhir tahun berjalan baru harus ada keterangan realisasi anggaran secara lengkap berikut photo dokumentasi kegiatannya yang di publikasikan lewat Spanduk/Banner ditempat umum seperti dikantor desa. Maka kalau diakhir tahun tidak ada keterangan realisasi anggaran secara lengkap, ini sudah jelas jelas menjadi temuan pelanggaran hukum" jelas Drs. Abdurahman.


Penulis; Ato - Leo

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

loading...

Pages