Surta Kades Pancaksuji yang Berpengalaman, Namun Dituding Pengalamannya Diduga Digunakan Untuk Melakukan Korupsi - Pewarta Semesta

Breaking

Kamis, 25 Juli 2019

Surta Kades Pancaksuji yang Berpengalaman, Namun Dituding Pengalamannya Diduga Digunakan Untuk Melakukan Korupsi

PSC. Majalengka – Menindak lanjuti pemberitaan edisi sebelumnya dengan pembahasan "Spanduk APBDes Tidak Lengkap, Surta Kepala Desa Pancaksuji Dituding Melakukan Korupsi". http://www.pewartasemesta.com/2019/04/spanduk-apbdes-tidak-lengkap-surta.html?m=1

Menurut penelusuran yang dilakukan oleh awak Media dari keterangan Narasumber yaitu salah-satu Warga Desa Pancaksuji menjelaskan pada media ini, "Kami warga Pancaksuji merasa dibodohi oleh pemerintahan desa, dalam pelaksanaan pembangunan ditahun 2018 kemarin, seperti untuk anggaran dari Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan anggaran Bantuan Gubernur/IF, hal ini kami simpulkan dikarenakan, tidak ada keterbukaan dalam pelaksanaan pekerjaan, seperti dikantor desa terpampang APBDes tahun 2018 yang hanya menerangkan secara global yang akibatnya kami tidak mengetahui berapa Papan Proyek yang seharusnya terpasang dilapangan dan berapa jenis pekerjaannya juga jumlah anggaran yang dikucurkan" jelas warga.

Kantor Desa Pancaksuji 

Sumber tersebut menambahkan, Dalam pelaksanaan Dana Desa (DD) tahap ke 3 tahun 2018 dilaksanakan untuk pengurugan lapang sepak bola dengan tanah merah mengunakan bantuan mobilisasi dan alat berat yang menghabiskan anggaran sekitar 310. 640. 500 rupiah namun kami tidak mengetahui jumlah pastinya dikarenakan tidak ada Papan Proyeknya.

"Setau kami pelaksanaan pengurugan lapang sepak bola ini diborongkan kepada bapak Ade orang Ciwaringin-Cirebon, dengan memakai dana hanya 175 juta rupiah saja. Sedangkan untuk biaya pph/ppn diperkirakan 36 juta rupiah. Perincian; 310. 640. 500 rupiah - 175 juta rupiah - pph/ppn 36 juta rupiah = sisa 99. 640. 500 rupiah.
Dikemanakan sisa anggaran yang 99. 640. 500 rupiah ?" Tambahnya.

Ironisnya, lanjut Narasumber,  pekerjaan ini seharusnya dilaksanakan oleh warga setempat, tapi kenapa malah diborongkan kepada bapak Ade orang Ciwaringin Cirebon, memang betul kelahiran sini tapi Ade tidak berdomusili disini (tidak mempunyai KTP warga Pancaksuji).

"Kami yakin warga  sini ada yang sanggup mengerjakannya, namun hanya sedikit orang yang dilibatkan ikut kerja dan cuma kuli saja, padahal menurut pengetahuan kami pemberdayaan masyarakat sangatlah diutamakan bukan pemberdayaan Cv atau pemborong atau tenaga luar desa" Fungkas Narasumber.

Untuk melengkapi informasi awak media mengirimkan surat konfirmasi Kepada Kepala Desa Pancaksuji bapak Surta, Namun sampai berita ini dimunculkan, belum ada keterangan resmi dari pihak desa Pancaksuji.

Lokasi Pengurugan Lapang Sepak Bola

Ditempat terpisah Yoga Salah-satu aktifis asal kota Bandung berkomentar, menurut  Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 Bab 111

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

Desa di wilayah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut keterangan dari Aturan Bahwa Aktor-aktor pelaku pembangunan desa sebagaimana disebutkan dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Pasal 2 dan 3 disebutkan sebagaimana berikut:

Pasal 2
  1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
  2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
  3. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
  4. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.

" Kalau memang pengelola anggaran berniat baik, tidak perlu ada yang ditutupi dan harus terbuka. Seperti halnya dipihak pemerintahan desa, kalau memang pihak desa tidak menyembunyikan keburukan seharusnya terbuka kepada masyarakatnya, seperti contoh keterbukaan dalam melaksanakan pekerjaan pembangunan yang anggarannya berasal dari bantuan Pemerintah yaitu dengan memajang spanduk APBDes didepan balai Desa secara mendetail, seperti menjelaskan berapa jumlah anggaran dan diterapkan kepekerjaan apa saja? " Ujar Yoga (Ato - Leo)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Post Bottom Ad

loading...