Diduga Banyak Dana Desa Dikorupsi LSM GMBI Majalengka Datangi Pihak Pemda - Pewarta Semesta

BREAKING NEWS

Post Top Ad

Friday, May 3, 2019

Diduga Banyak Dana Desa Dikorupsi LSM GMBI Majalengka Datangi Pihak Pemda

PSC. Majalengka, - Jum,at 3/5/19, Sekitar 100 masa LSM GMBI Distrik Majalengka mendatangi Kantor Pemkab Majalengka, maksud kedatangannya ialah untuk menggelar acara Audiensi terkait maraknya Desa Desa yang menyalahi aturan dan juga pelaksanaan Dana Desa yang Diduga kuat di Korupsi.

Audiensi ini diterima oleh pihak pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka yang dipimpin oleh Drs. H. Ahmad Sodikin, M.M. selaku Sekretaris Daerah beserta jajarannya dan dihadiri oleh Drs. Edy Noor Sudjatmiko, M.Si. beserta jajaran Inspektorat juga perwakilan dari pihak DPMD Majalengka.

H. Ahmad Sodikin menjelaskan, pihaknya akan menerima keluhan keluhan dari pihak masyarakat baik itu secara langsung maupun lewat perwakilan lembaga.

"Selaku pihak Pemda Majalengka, kami tidak akan alergi terhadap masukan dari kalangan bawah, silahkan kalau ada datanya kami terima dan segera akan ditindaklanjuti.
Baik itu oleh pihak Inspektorat ataupun pihak Dpmd yang kebetulan pula sekarang telah hadir" jelas H. Ahmad Sodikin.

Yayat Supriatna Selaku Sekretaris LSM GMBI Distrik Majalengka menjelaskan.

"Kebetulan sekarang Ketua distrik H Agustinus Subagja tidak bisa hadir dikarenakan sedang ada acara lain diluar kota.

Dalam acara Audiensi ini, Kami menyampaikan hasil temuan kami dari beberapa desa sebagai contoh dari semua kecamatan yang berada dikabupaten Majalengka" jelas Yayat.

"Kurangnya pembinaan pemerintah Daerah secara teknik administrasi kepada pemerintah desa, mengakibatkan pemerintah desa salah mengalokasikan program Dana Desa sehingga terjadi kerugian keuangan Negara dan menzolimi masyarakat Desa.

Program Dana Desa di kabupaten Majalengka sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 belum mampu dioptimalkan oleh pemerintah Desa, dikarenakan kurangnya pungsi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah Daerah, dari kurangnya pembinaan tersebut banyak desa yang tidak menerapkan aturan perundang undangan dan peraturan pemerintah diantaranya; 
  1.  Mekanisme sebuah musyawarah jarang dilakukan adapun musyawarah, terjadi tidak diisi oleh unsur peserta musyawarah.
  2. Dalam pembuatan RPJMDes banyak yang cacat aturan.
  3. Dalam penerapan RKP Desa tidak didasari dan atau beracuan kepada RPJM Des. 
  4. Dalam pembuatan peraturan desa dibuat sepihak dan cenderung merugikan masyarakat.
  5. Dalam pengalokasian Dana Desa tidak didasari oleh azas peraturan Dana Desa yaitu Transparan. Akuntable. Partisipasi dan disiplin anggaran.
  6. Dalam pengalokasian Dana Desa tidak didasari oleh PERMENDes dan skala prioritas.
  7. Dalam pembangunan desa yang bersifat Infrastuktur tidak di Swadayakan dan atau Swakelola dengan masyarakat, cenderung dikuasai oleh pemerintah desa bahkan dilakukan oleh pihak ke 3.
  8. Dalam bidang pemberdayaan masyarakat tidak dilibatkan secara menyeluruh, hanya sebagian masyarakat yang berkaitan atau keluwarga pemerintah Desa.
  9. Dalam pengangkatan perangkat desa tidak dilakukan secara Demokratis.

Dengan ada temuan temuan ini, Kami akan terus memantau kegiatan penyelenggara Pemerintah dari tingkat atas sampai kebawah yaitu tingkat Desa.

Tetap semua itu kami lakukan untuk pencegahan ataupun memberikan efek jera kepada para koruptor, membasmi sampai keakar akarnya, tidak ada istilah tebang pilih apalagi mencari tumbal atau kambing hitam dan untuk dijadikan suatu perhitungan buat para oknum pejabat Di Kabupaten Majalengka berpikir seribu kali untuk melakukan korupsi" Tambah Yayat.

Penulis ; Ato - Leo.
Ket photo; Suasana Audiensi LSM GMBI Distrik Majalengka digedung Pemda Majalengka.

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

loading...