Penyisihan Anggaran Dari Siswa Rp. 800.000 di SMPN 4 Palimanan Patut Dipertanyakan

PSC. Cirebon - Pengakuan beberapa siswa yang bersekolah di SMPN 4 Palimanan Kec. Palimanan Kab. Cirebon ketika ditanya adanya uang pungutan, siswa tersebut mengatakan ada yaitu Rp. 300 ribu rupiah buat pengayaan dan Rp. 500 ribu rupiah buat kegiatan UNBK dan pembayaran dikolektip melalui salah-satu guru

Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 sudah menjelaskan Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Kemudian Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutan.

13 komponen dalam penggunaan dana BOS salah-satunya mengenai Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya dibiayai oleh anggaran dana BOS

Ketika dikonfirmasi Kepsek SMPN 4 Palimanan H. Suhardi S.Pd membenarkan adanya pungutan swbesar Rp. 800 ribu rupiah untuk kegiatan pengayaan dan kegiatan UNBK namun menurut Suhardi, adanya penyisihan anggaran dari orang tua siswa itu sudah dirapatkan antara Komite sekolah dengan orang tua siswa tapi dalam pungutan ini sifatnya tidak ada paksaan bagi yang tidak mampu dibebaskan, untuk kegiatan UNBK apabila siswa menyumbang secara maksimal maka kebutuhan untuk kegiatan UNBK bisa terpenuhi begitupun untuk kegiatan pengayaan sebenernya sudah ada dari anggaran dana BOS namun tidak mencukupi sehingga meminta bantuan dari orang tua siswa, secara prinsip adanya pungutan atau sumbangan dari orang tua siswa tidak ada paksaan dan tidak ada yang dirugikan. "Kalau berbicara sumbangan tidak berbicara nominal nanti kalau ada yang menyumbang Rp. Seribu atau Dua ribu gimana,,? kebutuhan sekolah tidak akan tercapai," cetusnya pada media ini 11 April 2019 saat ditemui dikantornya

Mohamad Rifai Selaku Bendahara Ormas Laskar Merah Putih Indonesia Cabang Cirebon berkomentar, Negara ini adalah Negara Hukum apapun tindakan yang sekiranya berbenturan dengan aturan harus ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, Hukum tertinggi di Negara kita yaitu UUD 1945 selain itu ada Praturan Presiden ada juga praturan Pemerintah lalu ada Peraturan Daerah dan peraturan lainnya

Dilihat dari praturan yang ada mengenai perbedaan sumbangan dan pungutan sudah diatur dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016, tapi yang terjadi saat ini kalau memang disekolah-sekolah adanya pungutan itu hanya berdasarkan sebatas Muayawarah, kalau begitu Permendikbud dikalahkan hanya dengan sebatas Musyawarah, sungguh ironis dinegara kita kalau terjadi seperti itu, tapi kalau memang disekolah ada yang melakukan pungutan dan terbukti melanggar aturan berharap institusi Hukum baik pemerintah atau Dinas pendidikan bisa bertindak tegas. (TIM)