Pembelian Komputer dan Kegiatan Akhir Tahun di MTs Al Ma'unah Dibebankan ke Orang Tua Siswa Sebesar Rp. 600.000 - Pewarta Semesta

BREAKING NEWS

Post Top Ad

Sunday, April 14, 2019

Pembelian Komputer dan Kegiatan Akhir Tahun di MTs Al Ma'unah Dibebankan ke Orang Tua Siswa Sebesar Rp. 600.000

PSC. Cirebon - Adanya dugaan pungutan bukan di SMPN saja namun di sekolah MTs pun terjadi, kali ini adanya pengakuan dari salah satu siswa MTs Al Ma'unah Kec. Palimanan Kab. Cirebon yang telah dipungut sebesar Rp. 600 ribu rupiah untuk kegiatan akhir tahun dan pembelian lektop

Nur Khakim, S. Fil.l selaku kepala sekolah MTs Al Ma'unah mengatakan, bahwa pungutan anggaran dari siswa sebesar Rp. 600 ribu rupiah digunakan untuk kebutuhan pembelian Lektop untuk kegiatan UNBK dan kegiatan akhir tahun untuk sewa panggung dan keperluan lainnya, khusus untuk kelas 3 saja biaya sebesar Rp. 300 ribu buat pembelian komputer Rp. 300 ribu buat biaya akhir tahun dan bagi yang tidak mampu dibebaskan

Penarikan biaya ke orang tua siswa sudah konsultasi, awalnya sekolah menawarkan ke orang tua siswa untuk menyumbang senilai Rp. 50 ribu rupiah namun orang tua meminta menyumbang diangka 300 ribu rupiah, pungutan kepada siswa berdasarkan hasil rapat orang tua siswa dengan komite sistim pembayarannya diangsur melalui bendahara kepanitiaan dan sekarang pembayaran baru masuk 50 persen dari jumlah total semua. "Secara aturan memang menyalahi dan pasti akan kalah tapi harus tau bahwa dunia pendidikan saat ini seperti ini adanya keterbatasan anggaran dan saya selaku kepala sekolah apabila melanggar aturan siap sampai ke pengadilan," tandasnya


Mohamad Rifai Selaku Bendahara Ormas Laskar Merah Putih Indonesia Cabang Cirebon berkomentar, Negara ini adalah Negara Hukum apapun tindakan yang sekiranya berbenturan dengan aturan harus ditindak tegas sesuai dengan aturan yang berlaku, Hukum tertinggi di Negara kita yaitu UUD 1945 selain itu ada Praturan Presiden ada juga praturan Pemerintah lalu ada Peraturan Daerah dan peraturan lainnya

Dilihat dari praturan yang ada mengenai perbedaan sumbangan dan pungutan sudah diatur dalam Permendikbud No 75 Tahun 2016, tapi yang terjadi saat ini kalau memang disekolah-sekolah adanya pungutan itu hanya berdasarkan sebatas Muayawarah, kalau begitu Permendikbud dikalahkan hanya dengan sebatas Musyawarah, sungguh ironis dinegara kita kalau terjadi seperti itu, tapi kalau memang disekolah ada yang melakukan pungutan dan terbukti melanggar aturan berharap institusi Hukum baik pemerintah atau Dinas pendidikan bisa bertindak tegas. (TIM)

No comments:

Post a Comment

Post Top Ad

loading...