Laporan buat Saber Pungli MTs Nurul Huda Munjul Diduga Melakukan Pungli


PSC. Cirebon - Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa Komite Sekolah melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan. 

Kemudian pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak. 

Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga sevara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan. Kemudian Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutan.

Disisilain sudah digembar-gemborkan dan disosialisasikan oleh pihak terkait salah-satunya dari Saber Pungli bahwa dalam dunia pendidikan tidak boleh adanya pungutan


Temuan media ini pengakuan dari beberapa siswa MTS Nurul Huda Munjul Kecamatan Astanajapura Kab. Cirebon mengatakan adanya pungutan sebesar Rp. 350 ribu rupiah bagi kelas 9 untuk biaya perpisahan dan lainnya yang dikolektip oleh salah-satu guru

Kepsek MTs Nurul Huda Munjul Abu Hanifah. S, Pd.I ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pungutan senilai Rp. 350 ribu rupiah per siswa untuk kelas 9,  iya menjelaskan, adanya pungutan berdasarkan hasil kesepakatan rapat musyawarah antara komite dan orang tua siswa yang mana uangnya digunakan untuk membantu pembelian komputer, kegiatan pengayaan diluar jam, dan pembayaran keuangan benar dikolektif, dan rapat ini dilakukan secara internal tidak melibatkan pihak lainnya diluar sekolah 

"Silahkan kalau saya salah dan siap diajukan secara hukum karena dalam hal ini biar masyarakat yang menilai, adanya pungutan itu berdasarkan hasil musyawarah yang dilakukan secara interenal sekolah saja walaupun pihak Kemenag Kab Cirebon juga belum mengetahui dan saya selaku pihak kepala sekolah siap bertanggung jawab" Cetus Abu Hanifah pada media iini 09 April 2019

Mohamad Rifai Bendahara Ormas Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI) Kab. Cirebon mengucapkan, seharusnya pihak kepala sekolah bisa memahami perbedaan antara sumbangan dan pungutan, apapun alasannya walaupun itu sudah musyawarah tetap harus mengacu kepada aturan yang berlaku. "Kalau memang benar adanya pungutan di MTs Nurul Huda Munjul kami dari Ormas LMPI akan melaporkan kepihak institusi hukum," tegas Mohamad (Tim)

No comments

Theme images by johnwoodcock. Powered by Blogger.