PSC. KUPANG, NTT – Program sertifikat gratis yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo ternyata sangat diapresiasi oleh masyarakat Provinsi NTT khususnya bagi masyarakat Desa Oeltua karena telah memberikan kesempatan bagi warga Desa Oeltua untuk memperoleh penghasilan lebih serta memberikan kejelasan dasar hukum tentang kepemilikan tanahnya, hingga warga Desa Oeltua tidak ditakutkan lagi dengan adanya permasalahan sengketa lahan yang selama ini menjadi momok bagi mereka. “Ungkap Kepala Desa Oeltua (Daniel Mananel)”.

Kesan baik tersebut juga diungkapkan oleh beberapa warga desa yang sedang hadir dalam kegiatan sosialisasi oleh Kepala Desa Oeltua yang dilaksanakan di Balai Desa Oeltua pada 4 april 2018. Mereka mengaku telah terbantu dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarganya serta membantu dalam menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang sudah sejak lama tidak terselesaikan.


“Beta ucapkan banyak-banyak terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah membantu katong melalui sertifikat gratis ini, sertifikat gratis ini sudah membantu lahan-lahan katong karena untuk membuat sertifikat lahan butuh uang yang banyak sedangkan beta tidak mampu untuk mengurusnya, dan juga banyak dari kita juga punya masalah sengketa lahan tapi dengan adanya bantuan sertifikat gratis dari Bapak Presiden Jokowi katong merasa tertolong. Terimakasih Presiden ji Jokowi”. Ungkap Nudi Nedeng dan beberapa warga Desa Oeltua. 

Sertifikat gratis ini nantinya akan dipergunakan oleh sebagian warga Desa Oeltua untuk mendapatkan modal dari bank dengan jaminan sertifikat gratis. Tetapi masyarakat NTT harus pintar dalam mengatur hal tersebut jangan sampai pinjaman modal kepada bank tidak sebanding dengan sertifikat tersebut. “Bapak dan ibu juga harus pintar-pintar dalam mengatur pinjaman modal kepada bank, jangan sampai pinjaman modal tidak sesuai dengan sertifikatnya seperti contoh untuk mendapatkan uang 5 juta tetapi taruhannya sertifikat”. Tambah Kades Daniel

Presiden Jokowi telah mencanangkan untuk memberikan 90 ribu sertifikat kepada masyarakat Provinsi NTT. Hal tersebut diungkapkan ketika kunjungan Presiden Joko Widodo ke Provinsi NTT pada awal tahun 2018. (Red)