Diduga Adanya Pembebanan Biaya Program PTSL di Kelurahan Argasunya Cirebon


PSC, Kota Cirebon - Bantuan pembuatan sertifikat tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) salah satunya di Kelurahan Argasunya Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon yang kali ini mendapat giiran bantuan progaram PTSL.

Informasi dilapangan diakui beberapa Masyarakat Kelurahan Argasunya mengatakan adanya pembebanan biaya penyisihan bagi yang mendapatkan program PTSL perbidang sebesar Rp. 750.000 rupiah yang dipinta oleh Panitia Penyelenggara PTSL untuk persyaratan Foto Copy berkas, seperti KTP, KK. Ditambah untuk pembelian meterai dan patok pembatas tanah, tuturnya beberapa waktu yang lalu.

Maman salah-satu panitia program PTSL juga selaku ketua RW 03 di Kel. Argasyunya menjelaskan pada media ini, "program PTSL disini kurang lebih 3000 kuota/Bidang yang mendapatkan itu juga belum berjalan, makanya belum ada pungutan terhadap masyarakat yang mendapatkan program PTSL tersebut dan tidak ada pungutan yang melebihi batas paling juga ada penambahan anggaran buat operasional dari anggaran yang sudah dicantumkan pemerintah Rp. 150,000 rupiah," jelasnya pada media ini

Ilustrasi

Yudi selaku Ketua LSM Penjara Indonesia DPC Kota Cirebon memberikan komentar, prihal temuan yang sama mendapatkan info dari beberapa masyarakat yang namanya tidak mau disebutkan mereka menyesali berkaitan dengan program PTSL ini dikarenakan adanya oknum dari pihak Kelurahan, Panitia, RW bahkan RT yang menyampaikan pembiayaan melebihi ketentuan yang ada sebesar Rp. 150,000 rupiah. Dan ada juga penyampain tidak sinkron dilapangan yang disampaikan pihak Panitia juga Kelurahan kepada Masyarakat mengenai pembiayaan program PTSL.

Lanjut Yudi, Masyarakat sangat membutuhkan dan terbantu sekali dengan adanya Program PTSL ini, padahal menurut ketentuan dan praturan yang ada kalau persyaratan sudah lengkap masuk ke Panitia sipemohon hanya dikenakan beban biaya Rp. 150 ribu. "ada beberapa Kelurahan di Kota Cirebon yang menolak Program ini karna ke khawatiran ada oknum yang memanfaatkannya." Ujarnya

Lebih detail Yudi menjelaskan, kalau ada Program pembuatan sertifikat tanah melalui program PTSL di tarik biaya melebihi dari Rp. 150 ribu itu sudah jelas tidak sesuai dengan aturan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Menteri yaitu Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri dalam Negeri Mentri Desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi tentang pembiyayan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Yudi menegaska, bila memang itu terjadi di Kelurahan Argasunyah ada penarikan Rp. 750 ribu itu sudah termasuk pelanggaran hukum karna ada kelebihan Rp. 600 ribu. "Kami LSM Penjara Indonesia DPC Kota Cirebon akan menindaklanjuti bila perlu melaporkan kepihak penegak hukum, Polresta, Kejaksaan Kota Cirebon, agar ada efek jera bagi Oknum-oknum yang memanfaatkan juga mencari keuntungan pribadi dari Program PTSL tersebut." Tegasnya 13/03/2018 (Red)

No comments

Theme images by johnwoodcock. Powered by Blogger.