Babinsa Dituding Sebar Berita Hoax, Ini Tanggapan Ketum PPWI

masukkan script iklan disini

 Ketum PPWI Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA

PSC, Jakarta - Belum lama ini sejumlah media cetak dan online dilaporkan memuat artikel tentang anggota Babinsa yang berdinas di Bandung, tepatnya di Kodam III Siliwangi menjadi pelaku penyebar hoaks. Judul pemberitaan tersebut juga dinilai menyudutkan institusi TNI Angkatan Darat yang pada hal ini adalah Babinsa yang berdinas di Kodam III Siliwangi.

Menanggapi hal tersebut, Kapendam III Siliwangi, Kolonel Arh Desi Ariyanto menggunakan hak jawabnya untuk mengklarifikasi terhadap pemberitaan tersebut.

Dalam klarifikasinya, Kapendam  III Siliwangi menjelaskan apa yang diberitakan tersebut tidaklah benar. " Itu tidak benar, kalau ada Babinsa Kodam III Siliwangi yang ikut terlibat dalam penyebaran hoaks tentang penyerangan ulama beberapa waktu yang lalu," sebut Kolonel Arh Desi Ariyanto, kepada wartawan, Senin 26 Febuari 2018 lalu.

Kapendam III Siliwangi, Kolonel Arh Desi Ariyanto 

Selain itu, melalui Kapendam III Siliwangi, Karopenhumas Mabes Polri juga sudah menjelaskan bahwa pihak Divisi Humas Mabes Polri tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang tuduhan Babinsa sebagai dalang penyebaran hoaks.

Wawan Setia Permana, anggota Babinsa juga telah melakukan klarifikasi setelah diperiksa di Mabes Polri, bahwa dirinya tidak pernah menerima pertanyaan dan memberikan keterangan terkait adanya keterlibatan Babinsa dalam penyebaran berita hoaks penyerangan para ulama.

Selain itu, di WhatsApp juga beredar fakta-fakta dan kronologis Babinsa penyebaran hoaks, " Kami tegaskan bahwa berita tersebut bukan buatan Kodam III Siliwangi.  Itu disebarkan oleh pihak yang tak bertanggung jawab," tegasnya.

Kapendam III Siliwangi, Kolonel Arh Desi Ariyanto juga mengucapkan terimakasih kepada Divisi Humas Mabes Polri yang juga telah membuat klarifikasi kepada Kodam III Siliwangi dan kepada media.

Ia, juga mengimbau, bagi media yang telah memberitakan hal tersebut, supaya secara bijaksana untuk tidak lagi memuat berita tersebut. "Tujuannya, agar masyarakat tidak resah, dan soliditas TNI dan Polri , sinergitas TNI Polri bisa semakin kokoh dan kuat untuk menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI," jelas Kolonel Arh Desi Ariyanto.

Terpisah, menyikapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia  (PPWI) Nasional, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, mengatakan situasi yang terjadi di negeri kita saat ini, juga ke masa depan, tidak lepas dari kondisi global. Hiruk-pikuk yang terjadi di dalam negeri di berbagai bidang, terutama politik dan keamanan, sangat jelas terkait dengan tarik-menarik kepentingan masyarakat di level internasional. Segala isu yang laris-manis di pasaran pemberitaan dengan maksud menimbulkan "huru-hara" akan dimainkan oleh para pemimpin kelompok kepentingan.

Wilson menjelaskan, Perang asimetris (perang non-militer) antar bangsa antar negara, termasuk antar kelompok di internal sebuah bangsa/negara, yang memanfaatkan publikasi informasi yang didukung oleh teknologi informasi, dengan tujuan "mengalahkan lawan berperang", saat ini adalah sesuatu yang nyata. Produksi informasi provokatif dan propaganda adalah bentuk senjata-senjata ampuh untuk mengalahkan lawan.

Disamping itu, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, juga menilai ada upaya untuk membenturkan kelompok-kelompok dominan di suatu bangsa atau negara, contoh dalam hal ini TNI dengan Polri, atau antar kelompok politik, kelompok ekonomi, kelompok agama, dan lain sebagainya, merupakan salah satu strategi efektif yang dimainkan dalam perang asimetris ini. "Publikasi informasi adalah senjata dan amunisinya," sebut Wilson, Minggu (4/3/2018) di Jakarta.

Ketum PPWI Nasional juga menjelaskan, bahwa media menjadi tulang punggung utama dalam proses saling menaklukan di era perang moderen hari-hari ini. Dan wartawan lanjutnya, merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertikaian asimetris yang dominan berbasis digital tersebut.

"Tanpa idealisme, nasionalisme, dan patriotisme yang baik, wartawan hanya akan menjadi pion-pion tanpa akal yang dimainkan para pemimpin kelompok kepentingan yang sedang berperang," kata Wilson.

Dijelaskannya lagi, Kasus "tuduhan" beberapa media mainstream terhadap Babinsa di lingkungan Kodam III Siliwangi itu termasuk salah satu contoh real, betapa perang asimetris telah bekerja efektif sehingga pejabat setingkat Pangdam harus turun tangan mengawal anak buahnya menghadapi lawan perangnya.

"Jelas sasarannya adalah mengukur seberapa kuat jajaran militer Indonesia menangkis serangan-serangan non-militer yang diarahkan kepada institusi andalan negara Indonesia ini," tegas Wilson Lalengke, yang merupakan trainer jurnalistik bagi ribuan anggota TNI, Polri, guru, mahasiswa, dan masyarakat umum di berbagai daerah di Indonesia.

Kendatipun demikian, Wilson juga menghimbau agar segenap elemen bangsa di negeri ini, terutama media massa dan jajaran pekerjanya (wartawan, kontributor, editor, redaktur, pimred, dan pemilik media) seyogyanya untuk berhati-hati.

"Jangan biarkan diri Anda dimanfaatkan oleh pihak lain, menjadikan Anda sebagai pion-pion tidak berotak, tanpa sadar menjalankan segala perintah sesuai keinginan para kelompok kepentingan yang sedang bermain perang-perangan saat ini. Jadilah pelaku jurnalisme yang memiliki sifat jujur, terpercaya, dan penuh integritas. Hindarkan diri Anda menjadi pelacur jurnalisme," jelas dan harap Wilson yang juga selaku alumni dari tiga universitas terbaik di Eropa itu. [Jml/Red]