masukkan script iklan disini
PSC, Maluku - Mengakhiri
kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo
menyerahkan 4.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kota Ambon dan
Kabupaten Maluku Tengah.
Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyerahkan
sertifikat tersebut di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku
Tengah, pada Rabu sore, 14 Februari 2018.
Dalam sambutannya, Presiden tak henti-hentinya mengingatkan kepada
masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah guna
menghindari sengketa lahan dan tanah
yang sering kali terjadi di masyarakat.
"Karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa, enggak di
Sumatra, enggak di Kalimantan, enggak di Sulawesi, enggak di sini (Maluku),
enggak di Papua, sama saja keluhan yang masuk ke telinga saya masalah sengketa
lahan, masalah sengketa tanah," ujar Presiden.
Banyaknya keluhan tersebut juga mendorong Kepala Negara untuk memberikan
target tahun ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar menerbitkan dan
menyerahkan tujuh juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh
Tanah Air.
"Kerja memang harus memakai target. Kalau tidak, nanti 500 ribu terus
yang keluar. Berarti 150 tahun lagi rakyat menunggu yang namanya sertifikat.
Saya tidak mau kerja dengan cara-cara itu. Saya akan cek terus,"
ungkapnya.
Bahkan, Presiden menyatakan bahwa dirinya juga tak segan untuk mengganti
jajarannya apabila tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan
pemerintah.
Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat penerima
sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang
aman. Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi
terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.
"Silakan ini dipakai jaminan ke bank, dipakai untuk agunan ke bank,
tapi hati-hati saya titip dihitung dulu bisa mencicil tidak setiap bulan? Bisa
mengangsur tidak setiap bulan? Kalau _ndak_, jangan!," ujar Presiden.
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil
melaporkan bahwa dari 2.658.921 bidang tanah yang ada di Provinsi Maluku, baru
sekitar 14 persen atau 381.925 bidang tanah yang bersertifikat.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah
Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU
dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff.
Ambon, 14 Februari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan
Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin / Red
