PSC, Batam - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membuka Kongres Kerja Nasional (Konkernas) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) digelar di Lantai 3 Pasifik Hotel, Batuampar, Batam, Kepri. Dalam kesempatan itu,  mengingatkan agar setiap guru mendukung program Indonesia pintar. Serta pihak pemerintah terus memperhatikan kesejahteraan guru, termaksud yang berada di perbatasan. “Sisihkan anggaran bagi para guru di perbatasan. Termaksud untuk kesehatan. Penting itu, karena di perbatasan, ancaman dan tantangan lebih besar,” katanya, setelah guru juga menggelar deklarasi bersama anti radikalisme. Jumat (2/2).


Diingatkan Tjahjo, melalui nawacita, pemerintah punya program-program kualitas sumber daya manusia. Setiap warga negara yang menjadi guru, harus punya imajinasi dalam menjalankan pendidikan dalam program indonesia pintar, dengan wajib belajar 12 tahun. “Melalui kegiatan ini, kami juga minta PGRI, mengakkan kode etik guru an mengembangkan profesi guru,” katanya yang saat itu, Rakornas dihadiri Gubernur Kepri, H Nurdin Basirun.‎

Ketua Umum PGRI, Urike Rasidin mengatakan, guru profesi yang terpercaya. Hal itu juga terlihat dari kehadiran Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada HUT PGRI. “Kepala negara memberikan penghormatan terhadap guru. Menghormati aspirasi guru,” kata Urike yang disambut tepuk tangan sekitar 2 ribuan guru hadir mengwakili kabupaten-kota di Indonesia. Dalam Konkernas PGRI V, kehadiran Mendagri merupakan kerinduan yang lama dinanti. “Mendagri merupakan orang tua kami bersama Mendiknas dan Menag,” jelasnya.

Urike mengapresiasi rencana pengangkatan tenaga honorer tahun ini. Hal itu diakui penting, karena dalam 10 tahun tidak ada pengangkatan, sehingga terjadi keterbatasan tenaga guru. pihaknya akan memastikan bahwa para guru di negeri dan swasta bisa melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan baik. “Dengan cara-cara dialog dan diskusi dalam perjuangan kami, tahun ini dibuka CPNS bagi honorer, sesuai kulifikasi,” katanya.

Dalam Konkernas V PGRI di Batam Beberapa hal penting yg di sampaikan Mendikbud  menanggapi tuntutan PGRI:

  1. Pemerintah akan mengangkat Guru PNS secara bertahap dengan rumus jumlah pensiun + 50 % kurang lebih 100.000 s.d 150.000 guru per tahun.
  2. Kewajiban memgajar Guru tetap 24 jam perminggu  tetapi bukan hanya tatap muka mengajar, melainkan juga mendidik yang di kompensasi/ dihitung  tatap.muka. Beban kerja 8 jam,5 Hari.
  3. Tunjangan Profesi,Guru pengawas, tidak dipotong apabila guru ijin sakit hingga 4 hari.
  4. Kep Sek.dan Pengawas Sekolah, tidak ada kewajiban  mengikuti,Diklat untuk mendapatkan NUKS/NUPKS, tidak wajib Workshop,penguatan Pengawas.  TPG nya tidak akan dihentikan diganti dg TUKIN. Justru tunjangan kepala sekolah sebagai manajer ditingkatkan, bahkan mohon dukungan agar kepala sekolah,dan Pengawas akan ditencanakan jadi pegawai pusat.
  5. 5.SIM PKB hanya untuk pendataan anggota KKG,MGMP, KKS,  tidak ada hubungannya dengan TPG.sama sekali.
  6. Mendikbud sangat prihatin atas meninggalnya Guru honorer Ahmad Budi Cahyono, saat ini sedang di investigasi dan menyerahkan secara hukum kepada polisi. Mendikbud sedang mempertimbangkan utk kemungkinan mengangkat  PNS istimewa/seperti anumerta, menjamin pendidikan anaknya hingga PT. (Tim/RN)