Headline

Berita Cirebon

Powered by Blogger.

Berita Kuningan

Follow by Email

Kesbangpol Kuningan dan Lembaga KPK Bersinergi

by : On February 15, 2018


Satria Bagaskara Priangga selaku ketua Lembaga KPK DPC Kab. Kuningan dan Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kuningan, H Dadi Hariadi

PSC, Kuningan
- Pada hari kamis Tanggal 15/02/18 bertempat di kantor kesbangpol Kab. Kuningan. Lembaga KPK (Komunitas Pengawas Korupsi) mengadakan temu wicara dengan pihak Kesbangpol. Hadir dari Lembaga KPK kurang lebih 10 orang diantaranya. Satria Bagaskara Priangga selaku ketua Lembaga KPK DPC Kab. Kuningan, didampingi Nasir Selaku Humas di Lembaga KPK DPC Kab. Kuningan juga beberapa anggota lainnya. Dari pihak Kesbangpol Kab. Kuningan yang hadir yaitu Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kuningan, Drs,  H. Dadi Hariadi, M.Si  didampingi Maman Nurachman, SH.,M.Si Kabid Poitik Dalam Negeri dan Orkemas dan dua pegawai lainnya.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kuningan, H Dadi Hariadi ia mengatakan, tidak membekukan Lembaga KPK namun hanya mencabut surat keterangan pelaporan dari Kesbangpol Karena surat tersebut di tempel Fhoto dan tanda tangan Ketua Lembaga KPK Kab. Kuningan. Dikatakan Dadi dirinya pernah didatangi dan diwawancara oleh salah-satu media online namun tidak berbicara panjang lebar apalagi mengeluarkan himbauan dimedia online tersebut. "Saya tidak pernah bicara Lembaga KPK itu palsu dimedia online manapun, atau statement yang bentuknya himbauan itu tidak benar, Saya tidak pernah mengatakan seperti itu.” Ucapnya.


Satria Bagaskara Priangga selaku Ketua Lembaga KPK DPC. Kab. Kuningan menyampaikan, kinih dan atau sebelumnya kami pihak Lembaga KPK tidak ada permasalahan apapun dengan pihak Kesbangpol Kab. Kuningan itu hanya sekedar Miskomunikasi. Hasil dari pertemuan hari ini bahwa kedepannya akan bersinergi dengan pihak Kesbangpol dan pemerintahan badan instansi yang lainnya untuk membawa Kab. Kuningan lebih baik maju dan kondusif. Yang kini pihak Kesbangpol telah mengeluarkan Surat Keterangan Pelaporan Ormas dan LSM yang baru dengan No. 220/125/BKBP tertanggal 14 Februari 2018.

Lembaga kami KPK terdaptar dikementrian dan Legal secara hukum, maka dengan itu kepada Dinas, Badan dan lembaga lainnya terutama Kepala-Kepala desa jangan risau dan gelisah dengan kedatangan lembaga KPK ini, karena kedatangan kami baik-baik selalu mengedepankan etika dan etiket. Mari bersama sama bersinergis untuk Kab. Kuningan lebih maju. Dan saling menghargai pungsi dan peran masing-masing.


Satria menyesalkan adanya pemberitaan disalah-satu media online yang menyudutkan lembaga KPK, padahal diakui oleh Kepala Bakesbangpol Kabupaten Kuningan, H Dadi Hariadi tidak pernah mengatakan dan menyudutkan Lembaga KPK di Media Online tersebut. “ Saya merasa nama Lembaga KPK di Kab. Kuningan tercoreng dengan adanya pemberitaan tersebut, secepatnya kami akan mendatangi kantor media tersebut untuk meminta klarifikasi atau mengklarifikasi pemberitaan yang sudah ditayangkan supaya nama lembaga kami bisa pulih dan tidak dipandang sebelah mata.” Ujar Satria.



Satria menambahkan pertemuan ini menindaklanjuti dari pertemuan kemarin Rabu 14/02/18 yang didampingi Edi Junaedi Sekretaris Dirwaster Sekdir Lembaga KPk Jabar dan Pudin Ari Wibowo SH. Ketua DPC Lembaga KPK Kab. Cianjur ke kantor Kesbangpol Kab. Kuningan bersilahturahmi dan mengklarifikasi permasalahan yang ada di Lembaga KPK DPC Kab. Kuningan. (Afs82)


Presiden Serahkan 4.500 Sertifikat Di Maluku Tengah

by : On February 14, 2018



PSC, Maluku - Mengakhiri kegiatan kunjungan kerjanya di Provinsi Maluku, Presiden Joko Widodo menyerahkan 4.500 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah.

Didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Kepala Negara menyerahkan sertifikat tersebut di Desa Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, pada Rabu sore, 14 Februari 2018.

Dalam sambutannya, Presiden tak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat hak atas tanah guna menghindari sengketa  lahan dan tanah yang sering kali terjadi di masyarakat.

"Karena setiap saya ke daerah, ke provinsi, ke desa, enggak di Sumatra, enggak di Kalimantan, enggak di Sulawesi, enggak di sini (Maluku), enggak di Papua, sama saja keluhan yang masuk ke telinga saya masalah sengketa lahan, masalah sengketa tanah," ujar Presiden.


Banyaknya keluhan tersebut juga mendorong Kepala Negara untuk memberikan target tahun ini kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang agar menerbitkan dan menyerahkan tujuh juta sertifikat hak atas tanah kepada masyarakat di seluruh Tanah Air.

"Kerja memang harus memakai target. Kalau tidak, nanti 500 ribu terus yang keluar. Berarti 150 tahun lagi rakyat menunggu yang namanya sertifikat. Saya tidak mau kerja dengan cara-cara itu. Saya akan cek terus," ungkapnya.

Bahkan, Presiden menyatakan bahwa dirinya juga tak segan untuk mengganti jajarannya apabila tidak berhasil mencapai target yang telah ditentukan pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Presiden berpesan kepada masyarakat penerima sertifikat untuk menjaga dan menyimpan sertifikat yang dimiliki di tempat yang aman. Selain itu, Presiden juga meminta mereka untuk melakukan kalkulasi terlebih dahulu bila ingin mengagunkan sertifikatnya di bank.

"Silakan ini dipakai jaminan ke bank, dipakai untuk agunan ke bank, tapi hati-hati saya titip dihitung dulu bisa mencicil tidak setiap bulan? Bisa mengangsur tidak setiap bulan? Kalau _ndak_, jangan!," ujar Presiden.


Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil melaporkan bahwa dari 2.658.921 bidang tanah yang ada di Provinsi Maluku, baru sekitar 14 persen atau 381.925 bidang tanah yang bersertifikat.

Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam acara tersebut adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Gubernur Maluku Said Assagaff.


Ambon, 14 Februari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin / Red

Lawatan Ibu Mounia BOUCETTA ke Indonesia

by : On February 14, 2018



PSC, Jakarta  - Yang Terhormat Ibu Mounia BOUCETTA, Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kerajaan Maroko melakukan kunjungan ke Indonesia, Selasa (13/2/18)

Dalam lawatannya ke Indonesia, Ibu Mounia BOUCETTA diawali pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, AM Fachir. Pertemuan dilakukan di kantor Kemenlu Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2018, pukul 11.00 WIB.

Dalam rapat tersebut, menurut AM Fachir, wujud kerjasama secara bilateral dengan Maroko, yakni bagaimana menerjemahkan hubungan yang baik kedalam sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Wamenlu juga menekankan perlunya para pelaku bisnis difasilitasi dengan baik, antara lain melalui perjanjian.

“Januari kemarin kita menyampaikan draft Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Maroko yang akan segera mereka bahas. Dan kita minta supaya ada time frame yang sesingkat mungkin, bagaimana agar perjanjian itu bisa segera terealisir. Karena itu akan membantu para pelaku bisnis untuk semakin meningkatkan kinerja mereka,” ungkap Wamenlu RI kepada wartawan, Selasa (13/2/18).

Setelah melakukan pembahasan kerjasama dengan Wamenlu RI, Sekretaris Negara Kementerian Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Kerajaan Maroko melanjutkan kunjungannya ke kantor sekretariat ASEAN di Jalan Sisimangaraja, Kebayoran Baru Jakarta Selatan.

Pertemuan antara Mounia BOUCETTA    dengan Sekretaris Jenderal ASEAN pada pukul 14:00 di Sekretariat ASEAN, dilanjutkan meeting dengan Komite Perwakilan Tetap ASEAN pukul 14.30 masih di kantor Sekretariat ASEAN, Jakarta Selatan.

Setelah dari kantor sekretariat ASEAN, Ibu Mounia BOUCETTA langsung menuju gedung wakil rakyat yang berada di Senayan Jakarta Pusat.

Di gedung DPR RI, Mounia BOUCETTA melakukan pertemuan dengan Sekretaris Jenderal Majelis Parlemen ASEAN (AIPA), Isra Sunthornvut, pukul 16.30 di AIPA Secretariat - Senat DPR RI, di gedung Nusantara III, lantai 6, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/18). (syf/red)

Pasca Menurunnya Volume Perdagangan Wamenlu Bahas Kerjasama Bilateral Dengan Maroko

by : On February 14, 2018


PSC, Jakarta – Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir, Selasa (13/02) menerima kunjungan bilateral dari Wakil Menteri Luar Negeri Maroko, Mounia Boucetta di kantor Kemenlu Pejambon, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Februari 2018.

Menurut Wamenlu wujud kerjasama secara bilateral khususnya dengan Maroko, yakni bagaimana menerjemahkan hubungan yang baik kedalam sebuah kerjasama yang saling menguntungkan. Wamenlu juga menekankan perlunya para pelaku bisnis difasilitasi dengan baik, antara lain melalui perjanjian.

“Januari kemarin kita menyampaikan draft Preferential Trade Agreement (PTA) dengan Maroko yang akan segera mereka bahas. Dan kita minta supaya ada time frame yang sesingkat mungkin, bagaimana agar perjanjian itu bisa segera terealisir. Karena itu akan membantu para pelaku bisnis untuk semakin meningkatkan kinerja mereka,” ungkap Wamenlu. Kemenlu terdorong untuk memfasilitasi hal ini pasca menurunnya volume perdagangan Indonesia, dari 150.000 US Dollar turun signifikan menjadi 110.000 US Dollar.


Selain itu, Indonesia juga banyak membutuhkan barang-barang dari Maroko antara lain kebutuhan akan fosfat sebagai pupuk. Dengan demikian kebutuhan pupuk dapat terpenuhi dengan potensi yang dimiliki oleh Maroko.

“Kita juga berdiskusi tentang bagaimana mempromosikan moderasi. Jadi mereka punya program, kita juga punya program, baik mempromosikan moderasi terus kemudian dialog lintas agama. Kita punya program yang sama, kemudian bisa dikerjasamakan antara Maroko dengan Indonesia,” ulas Wamenlu.

Dalam kerjasama bilateral ini, Maroko menyampaikan keinginan dan minatnya untuk menjadi partner sectoral dari ASEAN. Hasil pembahasan dalam kunjungan bilateral ini juga akan didiskusikan dengan Negara anggota ASEAN lainnya.


“Tadi kita sampaikan beberapa pemikiran antara lain adalah perlu berbicara dengan semua Negara ASEAN. Pada saat yang sama juga mengidentifikasi sektor-sektor apa yang potensial untk dikerjasamakan, terutama didasarkan kepada yang sudah ada sekarang ini. Karena mereka punya 5 perwakilan di Negara ASEAN, nah itu kita dorong juga agar ikut membantu memberikan, mengidentifikasi dan memperkuat argumentasi,” jelas Wamenlu. (YH/Red)

Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa Di Lolohia Resmi Diadukan Kepada Ketua Komite I DPD RI

by : On February 14, 2018


PSC, Nias Barat, Masih terkait dugaan penyalahgunaan Dana Desa Lolohia Tahun 2016 dan 2017 dikecamatan Mandrehe Barat Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara.  yang marak dibicarakan ditengah tengah masyarakat saat ini, termasuk dalam pemberitaan puluhan media massa, baik media cetak maupun media online.

Dugaan misteri terselubung pada pengelolaan Dana Desa tersebut, sebelumnya telah dilaporkan kepada  Bupati Nias Barat (Faduhusi Daeli, S.Pd) cq. Kepala Inspektorat Kabupaten Nias Barat, pada tanggal 19 Desember 2017 dan diteruskan di Mapolres Nias pada tanggal 20 Desember 2017, sampai detik ini belum ada hasil yang signifikan, masyarakat sungguh kecewa. Dalam laporan masyarakat diperkirakan dana yang diduga disalahgunakan oleh Kades dan Bendahara kurang lebih 200 juta.

Baru-baru ini disela kunjungan Kerja beberapa anggota DPD RI di 4 Kabupaten di Kepulauan Nias, salah seorang masyarakat Desa Lolohia sekaligus perwakilan pelapor terduga penyalahgunaan dana desa tersebut (SH) yang didampingi secara resmi oleh Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Kepulauan Nias Arozatulo Zebua, SE dan Advokat PPWI Kepulauan Nias (James Perlindungan Harefa, SH) menyampikan laporan resmi serta dokumen dan bukti-bukti lain dugaan penyalahgunaan dana Desa Lolohia kepada Ketua Komite I DPD RI yang sekaligus sebagai Sekretaris Jendral Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional, Bapak Fachrul Razi, M.IP


Perwakilan dari tim pelapor Dana Desa tersebut menyampaikan bahwa Inspektorat Nias Barat sudah turun kelapangan, namun audit yang dilakukakn tidak memuaskan masyarakat karena tim dari Inspektorat tidak didampingi oleh Tenaga Ahli/Tenaga Teknik Sipil dan mereka hanya mengukur panjang jalan,  sementara pada laporan yang disampaikan bukan masalah ukuran panjang jalan tetapi dugaan pengurangan volume kerja, serta lapisan aspal yang diduga tidak sesuai RAB.

Masih penuturan SH, pengambilan keterangan oleh tim audit inspektorat Kabupaten Nias Barat, hanyalah para pelapor beberapa minggu yang lalu,  sementara dari hasil pemantauan masyarakat sampai saat ini, para terlapor belum diberi panggilan, Masyarakat menduga inspektorat tidak independen dan menduga adanya kerja sama dengan pihak pihak terlapor.

Menyambut Laporan resmi dari perwakilan pelapor Dana Desa Lolohia tersebut, Senator Fachrul Razi, M.IP, dari DPD RI, menyampaikan atensi dan memberikan suport atas penyampaian laporan penyalahgunaan dana desa tersebut, dimana sangat bertepatan sekali beliau membidangi pengawasan pengunaan dana desa diseluruh wilayah kepulauan Nias.

"Saya dan tim akan mempelajari dan memproses laporan ini, untuk selanjutnya akan kami tindaklanjuti ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehubungan dana desa ini adalah Prioritas utama Bapak Presiden Republik Indonesia, dalam konteks pengelolaan dana desa ini tidak ada ruang bagi pengelola untuk menyalahgunakan dan memperkaya diri sendiri, termasuk inspektorat yang terkesan lamban menangani persoalan ini terlebih jika terbukti sengaja bermain main"

Akhir kata beliau dengan tegas menghimbau agar ini menjadi perhatian Bupati Nias Barat (Faduhusi Daeli,S.Pd) serta Inspektorat Nias Barat, agar segera menyampaikan hasil audit secara objektif dan terbuka, cepat, tepat dan tuntas...!!!, sehingga masyarakat tetap menaruh kepercayaan pada kinerja Pemerintah Nias Barat, tutupnya (AZB/RED)

Pengundian No Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan Tahun 2018

by : On February 13, 2018

 

PSC, Kabupaten Kuningan - Bertempat di Hotel Horison Tirta Sanita Kec. Cigandamekar Kab. Kuningan, telah dilaksanakan kegiatan rapat pleno terbuka pengundian No urut pasangan calon  Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Pilkada Tahun 2018, yang dipimpin H. Heni Susilawati (Ketua KPUD Kab. Kuningan) yang dihadiri kurang lebih 3000 orang. Pada tanggal 13 Februari 2018 pukul 10.00 s.d 12.30 Wib.

Dalam acara tersebut hadir pula dalam diantaranya Letkol INF Daru Cahyadi Soeprapto (Dandim 0615 Kuningan). AKBP Yuldi Yusman (Kapolres Kuningan). Jubaedi (Ketua Panwas). H. Acep Purnama, SH MH dan Muhamad Rhido Suganda (Paslon yang diusung PDIP dan Nasdem). H.Dudy Pramuji dan H. Udin Kusnaedi (Paslon yang diusung oleh Golkar, PAN dan Gerindra). Dr. Toto Taufiqurahman dan Yosa Octora Santono (Paslon yang diusung oleh PKB, Demokrat, PKS dan PPP). KH Abdul Aziz (Ketua MUI). Dadi Haryadi (Kakesbangpol). Indra Purwantoro (Kasatpol PP). Para Komisioner KPUD. Para Ketua Parpol Pengusung Paslon. Dikdik Harjadi (Rektor Uniku). KH Achidir Noor (Ketua FKUB). Para timses dan relawan masing masing, paslon

Ketua KPU Kuningan H. Heni Susilawati menyampaikan, Terima kasih kepada seluruh hadirin yang dapat hadir dalam kegiatan ini semoga kita semua selalu diberi kelancaran dan kedamaian dalam menghadapi setiap tahapan Pilkada 2018 di Kab Kuningan. Dalam kesempatan ini menginformasikan kedepan paslon akan menghadapi tahapan kampanye jaga keamanan dan kedamaian di setiap Paslon berikan Pilkada Kab Kuningan yang aman dan damai untuk masyarakat Kab Kuningan khususnya.

Kami sudah menetapkan jumlah TPS yaitu berjumlah 2005 TPS, dalam peraturan kampanye yang baru untuk kampanye 4 diantaranya di fasilitasi APBD yaitu Debat publik, Bahan Kampanye alat peraga dan media elektronik selama 14 hari. Hindari semua pelanggaran kampanye yang ada, anti berita bohong/Hoax, anti ujaran kebencian, dan anti politik uang, jadikan wahana demokrasi yang memberikan hal yang positif. Untuk tahapan dana kampanye agar setiap paslon mematuhi aturan yang ada, laporan awal dana kampanye paling lambat tanggal 14 februari 2018, laporan sumbangan dana kampanye dan laporan penerimaan dana kampanye harus segera di laporkan.

Jadikan Pilkada menjadi kepentingan kita bersama untuk memilih pemimpin yang akan memajukan Kab Kuningan, pilkada hanyalah satu instrumen dan satu cara untuk memilih pemimpin, bukan untuk menghancurkan persaudaraan dan memberikan efek buruk untuk Kab Kuningan, jaga rasa kekeluargaan dan jaga rasa kebersamaan berikan contoh dan tauladan yang baik. Tutur Heni.



Paslon No urut 01 (Satu) Dr. Toto yang didampingi Yosa diusung oleh PKB, Demokrat, PKS dan PPP, mengatakan, Mari bersama sama kita berikhtiar dengan damai, ciptakan suasana yang damai untuk Kab Kuningan. Jadikan pilkada Kab Kuningan menjadi ajang menjual ide dan gagasan, jadikan 4 bulan kedepan menjadi ajang yang jurdil, aman dan damai. Ucapnya.

H Dudy Pamuji dan H Udin Kusnaedi paslon No urut 02 (Dua) diusung oleh Golkar, PAN dan Gerindra Mengutarakan, memberikan kemenangan untuk kita semua dan semoga perjuangan kita selalu dalam lindungan Allah Swt,  Semua paslon memiliki niat yang tulus dan baik untuk membangun Kab Kuningan karna semua paslon adalah putra terbaik yang terbaik yang akan membangun Kab Kuningan lebih baik lagi. Ujarnya

H. Acep Purnama, SH MH dan Muhamad Rhido Suganda Se M.Si,  yang mendapat No urut 03 (Tiga) diusung PDIP dan Nasdem menuturkan,  Berapapun No urutnya tidak menjadi masalah, tapi No urut  03 memliki sejarah yang menjadi No kejayaan kami, meyakini setiap paslon memiliki niat yang baik untuk memajukan Kab Kuningan. Tanggal 15 nanti Menurut Acep, sudah tidak lagi menjadi Bupati Kab Kuningan, karena sudah Cuti dan kembali menjadi masyarakat dan memastikan Netralitas ASN di Kab Kuningan tetap terjaga. Tuturnya

Dikatakan Ketua Panwaslu Kab Kuningan, Sebelum melaksanakan Kampanye perlu setiap paslon mengurus surat ijin untuk berkampanye. Dalam waktu kampanye manfaatkan dengan baik untuk berkegiatan kampanye, jangan sampai di saat waktu hari tenang ada timses yang melakukan aktifitas kampanye.  Bersama sama kita sepakat melewati tahapan tahapan kampanye dengan baik dan jaga selalu kondusifitas Kab Kuningan khususnya. Fungkasnya. (Afs82)

Wartawan Diancam, JakartaDaily Resmi Laporkan Oknum Ketua DPC Forkorindo Tulang Bawang Ke Polisi

by : On February 12, 2018



PSC, Tulang Bawang - Kasus dugaan penyelewengan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2017 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang diduga ada penyelewengan dan menjadi ajang korupsi, berbuntut panjang.

Pasalnya, Redaksi dan Kepala Biro JakartaDaily.ID wilayah Tulang Bawang telah mendapat perlakuan tidak menyenangkan, berupa pengancaman yang yang dilakukan oknum  Ketua DPC LSM Forkorindo Kabupaten Tulang Bawang Lampung, atas nama Alian Toni (38).

Ihwal ancaman itu bermula pada hari sabtu, tanggal 10 Februari 2018 telah terjadi kasus pengancaman kekerasan lewat seluler oleh oknum yang mengatasnamakan dirinya sebagai Ketua DPC LSM Forkorindo Kabupaten Tulang Bawang Lampung, atas nama Alian Toni (38) kepada salah satu wartawan jakartadaily.id atas nama Chandra Foetra S. (31).

Pengancaman tersebut terjadi pada saat Chandra Foetra S (pelapor) sedang dirawat dirumah sakit penawar medika yang beralamatkan di Jl. Lintas Timur Simpang Penawar, Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

Adapun barang bukti yang dilaporkan adalah screnshut photo loq panggilan antara pelapor dan terlapor yang telah diprintout,  screnshut percakapan lewat sms seluler antara pelapor dan terlapor, dan rekaman suara pengancaman lewat seluler milik pelapor yang telah disimpan didalam playdisk warna hitam yang berbunyi "Saya udah nggak tahan lagi, saya udah nggak tahan lagi ya, kamu ketemu saya ya, kamu bawa pistol kamu, bawa kamu senjata tajam kamu, mana diantata dua kita yang mati duluan, kalau kamu berani kamu naikin beritanya, kamu ditantang Kalam (Kabid Sapras Disdik Tulang Bawang) Anjxxng, kamu bilang sama Wartawan kawan-kawan kamu ya," ungkap Alian Toni (terlapor) kepada Chandra Foetra S (pelapor).

Kronologis singkat terjadinya pengancaman berawal, pada hari sabtu, 10 Februari 2018, sekitar pukul 13:30 wib, wartawan atas nama Chandra Foetra S (Pelapor) mempertanyakan kelanjutan berita dugaan penyelewengan dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2017 yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Tulang Bawang yang diungkapkan oleh Alian Toni kepada wartawan bahwa dinas pendidikan tulang bawang diduga telah membagi-bagikan uang keamanan dana DAK tahun anggaran 2017 kepada sejumlah oknum wartawan dan LSM dan diduga dana tersebut dijadikan ajang korupsi oleh kepala bidang sarana dan prasarana (kabid sapras) Disdik Tuba atas nama Kalam, dan berita tersebut sempat menjadi viral disejumlah media nasional, namun ketika dipertanyakan kembali, Alian Toni (terlapor) malah marah-marah dan mengancam akan menganiaya wartawan atas nama Chandra Foetra S ( pelapor).

Kasus ancaman ini tadi malam (11/2) telah secara resmi dilaporkan ke Polres Tulang Bawang, berdasarkan laporan NoPOl: LP/48/II/2018/ POLDA LPG/RES TUBA, tanggal 11 Februari 2018. Atas dasar perkara pengancaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 45B UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE.

Menanggapi hal ini, Pemimpin Redaksi JakartaDaily.Id Hadi Suprapto SH menilai ancaman ini sudah tidak dapat dibernarkan. "Karena ini sudah masuk ranah hukum, maka kami proses melalui jalur hukum," katanya, hari ini. Menurutnya, Sesuai ketentuan Undang-Undang No 40/1999 tentang Pers menegaskan penggunaan hak jawab bagi orang yang keberatan terhadap suatu pemberitaan. Jika hak jawab tidak digunakan, hal itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak merasa keberatan terhadap suatu pemberitaan.

”Di Indonesia jika tidak berkenan dengan suatu pemberitaan, maka pihak yang dirugikan bisa dilakukan dengan hak jawab dan itu sudah diatur dengan UU No 40/1999 tentang Pers. Penyelesaian dilakukan dengan hak koreksi dan hak jawab, bukan ancaman,” kata Bung Hadi. (TIM)

Presiden Apresiasi Komitmen Pemuka Agama Perkokoh Kerukunan Bangsa

by : On February 11, 2018


PSC, Bogor - Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasinya atas komitmen kuat para pemuka agama di seluruh Tanah Air dalam membantu pemerintah menjaga serta memperkokoh kerukunan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apresiasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat bersilaturahmi dengan para peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama untuk Kerukunan Bangsa, pada Sabtu, 10 Februari 2018 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

"Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Din Syamsuddin, kepada seluruh pemuka agama, peserta musyawarah atas komitmennya untuk memperkuat kerukunan bangsa, serta atas komitmennya memperkokoh NKRI, memperkokoh Pancasila, serta memperkokoh Bhinneka Tunggal Ika," ujar Presiden.


Berkat komitmen kuat dan peran penting para pemuka agama tersebut, Indonesia telah dikenal oleh dunia internasional sebagai negara yang penuh keberagaman namun masyarakatnya tetap menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebersamaan. "Indonesia contoh masyarakat muslim yang mengedepankan Islam moderat, contoh keberhasilan menjaga Bhinneka Tunggal Ika," ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengajak para pemuka agama untuk bersama-sama dengan pemerintah membangun sinergi yang kuat guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang kokoh, toleran, dan saling pengertian. "Tetapi juga saling kerja sama, saling bersinergi menjaga pendidikan, menjaga sikap umat masing- masing. Bekerja sama mengembangkan pendidikan yang terbuka, meningkatkan pengertian antar agama, antar etnis, dan antar status sosial," kata Presiden.

Tak hanya sampai disitu, peran dan kontribusi Indonesia juga dinantikan oleh negara-negara lain dalam rangka menyelesaikan konflik kemanusiaan serta mewujudkan perdamaian dunia. "Para pemuka agama, visi kita memperkokoh Pancasila dan NKRI tapi kita juga ikut menjaga ketertiban dunia, berkontribusi pada perdamaian saudara kita baik di Afghanistan, Rakhine State, dan belahan dunia lain," ucap Presiden.


Hal tersebut penting dilakukan mengingat perdamaian merupakan fondasi berharga dalam kehidupan bernegara dan memenangkan persaingan dengan negara lain. Sehingga masyarakat harus terus dibimbing dan diingatkan tentang nikmatnya perdamaian, kerukunan, dan persatuan. "Ini yang harus terus kita syukuri jangan sampai lupa tentang anugerah dari Tuhan mengenai ini. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun," ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.


Bogor, 10 Februari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin/Red

Presiden Minta Pemuka Agama Ingatkan Masyarakat Tentang Nikmatnya Perdamaian

by : On February 11, 2018


PSC, Bogor - Indonesia adalah contoh negara dengan masyarakat yang sangat majemuk dan miliki toleransi serta rasa kebersamaan. Oleh karenanya para pemuka agama harus mengingatkan kepada masyarakat tentang nikmatnya perdamaian, kerukunan dan persatuan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Joko Widodo ketika bersilaturahmi dengan Peserta Musyawarah Besar Pemuka Agama Untuk Kerukunan Bangsa di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu 10 Februari 2018. "Jangan sampai lupa tentang anugerah dari Tuhan mengenai ini. Jangan sampai kita lupa nikmatnya kerukunan, karena kita selama ini selalu rukun," ucap Kepala Negara.

Presiden meminta agar para pemuka agama selalu mengingatkan kepada masyarakat luas tentang saudara-saudara kita yang berada di beberapa negara yang sedang dilanda konflik dan juga perang saudara. "Yang kehidupan sehari-harinya selalu dihantui oleh perang, yang peradabannya mundur sampai puluhan tahun bahkan ratusan tahun ke belakang," tuturnya.

Lebih lanjut Presiden menceritakan tentang kunjungan ke lima negara di Asia Selatan, yakni Sri Lanka, India, Pakistan, Bangladesh  dan Afghanistan. Di Bangladesh Presiden mengunjungi Cox’s Bazar. Lokasi pengungsi Rakhine State di Bangladesh. "Kondisinya sangat memprihatinkan. Saya Kepala Negara pertama yang mengunjungi Cox’s Bazar. Ini adalah komitmen kita untuk kemanusiaan dan komitmen kita untuk misi kemanusiaan," ucapnya.


Delapan hari sebelum berkunjung ke Kabul, Afghanistan, ada ledakan bom yang menewaskan 20 orang. Demikian pula saat dua hari jelang keberangkatan kembali terjadi ledakan bom yang menewaskan 103 orang. "Bahkan dua jam sebelum saya mendarat di Kabul, sebuah akademi militer di Kabul diserang, 5 tentara tewas dan puluhah lainnya luka-luka," ujar Kepala Negara.

Saat tiba di Kabul, Afghanistan, Presiden menyampai kekagetannya melihat kota yang sangat besar dan juga adanya gedung yang besar-besar. "Tapi kehidupan sehari-harinya betul-betul tidak bisa disampaikan dalam kata-kata. Di setiap jalan ada tank, di setiap gang ada tank, di setiap tempat ada," ucap Presiden.

Istana Presiden Agr di Kabul pun sangat besar.  Presiden Afghanistan Ashraf Ghani menyampaikan bahwa istana tersebut dibangun 340 tahun yang lalu. "Beliau menyampaikan kepada saya bahwa Afghanistan itu memiliki deposit gas dan minyak yang besar, emas terbesar di dunia. tetapi tidak bisa dikelola karena peperangan tadi," ujar Presiden.

Sementara itu, Ibu Negara Afghanistan Rula Ghani menyampaikan hal yang lain. "Presiden Jokowi 40 tahun lalu sebelum negara kami perang, negara kami bila dibandingkan dengan negara tetangga levelnya sedikit lebih tinggi dan perang yang berkecamuk sudah lebih dari 40 tahun ini menyebabkan peradaban mundur jauh ke belakang," tutur Presiden menyampaikan ucapan Rula Ghani.

Bahkan dulu di Afghanistan, perempuan mengemudikan mobil antar kota merupakan hal yang biasa.

"Mungkin negara lain saat itu belum ada yang nyetir, di sini sudah bisa. Tapi akibat konflik perang, perempuan tidak bisa bersekolah lagi. Keluar rumah dibatasi karena masalah keamanan. Yang terkena dampak paling besar adalah dua, anak-anak dan perempuan," ucap Presiden.

Saat ini kondisi di Afghanistan jauh lebih baik meski ada ledakan bom. "Sekarang anak perempuan di lingkungan tertentu bisa naik sepeda. Itu bahagia sekali. Dulu naik mobil sekarang naik sepeda saja sudah bahagia dan merupakan hal luar biasa. Ini Ibu Rula Ghani yang menyampaikan ke saya," kata Presiden.

Perang dan konflik betul-betul menghancurkan nilai kemanusiaan. Karena dalam kondisi seperti itu, kelompok-kelompok yang bertikai akan berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dan menang, tanpa memperhatikan lagi nilai-nilai yang benar dan salah. Dalam situasi seperti ini sudah tidak ada lagi nilai-nilai kemanusiaan. "Ini yang beliau (Rula Ghani) katakan, betapa yang namanya kerukunan, perdamaian, persaudaraan, nilai yang betul-betul harus dijunjung tinggi," ucap Presiden.

Luka psikologis karena konflik memerlukan waktu berpuluh tahun untuk menghilangkannya. "Anak yang dilahirkan di situasi kekerasan akan melahirkan generasi yang juga penuh kekerasan baru," tutur Kepala Negara. Oleh karenanya perdamaian, kerukunan, persaudaraan dan stabilitas adalah fondasi berharga bernegara, dasar untuk memenangkan persaingan kompetisi dengan negara. "Sekali lagi atas nama rakyat Indonesia saya menyampaikan terima kasih atas kontribusi untuk Indonesia maju, untuk yang kita cita-citakan," ujar Presiden.

Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut adalah Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia Untuk Dialog dan Kerjasama Antar Agama dan Peradaban Din Syamsuddin, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki.

Bogor, 10 Februari 2018
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden
Bey Machmudin/Red

Pencemaran Sungai di Desa Banjarejo Diduga Karena Limbah Industri Kulit

by : On February 11, 2018



PSC, Magetan – Sungai di Desa Banjarejo, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur berubah warna. Hal tersebut dikarenakan pabrik pengolahan kulit membuang limbah sembarangan, Jumat (09/02/2018).

Kepala Desa Banjarejo, Jumiran menuturkan, berubahnya warna air di Sungai Desa Banjarejo bukan kali pertama,  namun sudah sejak dahulu. Bahkan dirinya pernah melapor ke dinas terkait tapi tidak ada tanggapan. Menurutnya, limbah tersebut berasal dari industri penyamakan kulit yang ada di Dusun Alas Malang Desa setempat. “Limbah yang ada di Sungai Banjarejo ini berwarna biru dan berasal dari penyamak kulit Dusun Alas Malang,” ujar Jumiran. Lanjut Jumiran, kami berharap industri kulit di Dusun Malang supaya menjaga ekosistem dengan tidak membuang limbahnya ke sungai.

Terpisah, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, Agung Lewis saat dikonfirmasi awak media mengatakan, dirinya sedang berada di Surabaya dan terkait pencemaran sungai tersebut akan dilanjutkan ke bagian lingkungan hidup yakni Pak Marwidi. “ Sebenarnya kita sudah lakukan koordinasi kepada para pengusaha kulit yang ada di Desa Banjarejo, dan siang ini kita turunkan Pak Marwidi langsung menuju lokasi tempat pembuangan limbah tersebut,”jelas Agung via Handphone.

Sementara itu, Rudi warga Magetan menjelaskan, limbah kulit itu sebuah permasalahan klasik yang bertahun-tahun terjadi di Magetan. Kesimpulannya, Pemkab Magetan tidak memiliki satu tata kelola mengenai lingkungan hidup karena jika memang Pemkab Magetan melakukan upaya tersebut maka masalah limbah saat ini tidak akan terjadi. (NYR/Red)

RPI Aceh Terus Bergerak Masif dan Terstruktur

by : On February 11, 2018



PSC, Banda Aceh - Sehubungan dengan Perubahan nama Rumah Prabowo Subianto (RPS) Ke Rumah Pejuang Indonesia (RPI), Maka semakin terlihat elekstabilitas Rumah Pejuang Indonesia (RPI) di Provinsi Aceh yang dikomando Jenderal Baret Merah Kopasus, Brigjen TNI (Purn) Priyo Handoko selaku Ketua Umum Rumah Pejuang Indonesia (RPI) dan didukung Puluhan jenderal Purnawirawan dari berbagai angkatan dan Tokoh, Para Cendikiawan serta para Aktivis seluruh Indonesia.

Kita RPI Provinsi Aceh sedang bergerak Masif dan terstruktur keseluruh sendi-sendi Provinsi Aceh, Ketua Rumah Pejuang Indonesia (RPI) Provinsi Aceh Juliadi menegaskan kita sudah final dan komitment memenangkan Bapak H. Prabowo Subianto untuk Presiden Republik indonesia di tahun 2019 mendatang, serta kita siap memenangkan Kandidat yang akan ditunjukan oleh Bapak Prabowo Subianto maka kita siap memenangkannya, Bentuk dari keseriusan kita memenangkan Prabowo RI-1 maka Rekan- rekan di jakarta telah terbentuk RPI atau kita singkat dengan RPI, Pengurus RPI telah terbentuk Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Meroke.

Sekarang Ketua Korwil Provinsi Aceh, Juliadi mengungkapkan dikonfersi Pers, “ya RPI Aceh tinggal menunggu perintah RPI Pusat untuk Deklarasi Nasional yang dipusatkan di Jakarta.” Ucapnya. 08 Februari 2018

Selain itu Juliadi Ketua Kowil Aceh juga mengomentari soal pemilihan Legislatif di Provinsi Aceh mendatang, dia mengungkapkan RPI Aceh siap memenangkan kandidat DPRK, DPRA, DPRI dan DPD tentunya ada komitment dengan kita siapapun yang RPI dukung kandidat tersebut harus komitment untuk siap menangkan Bapak Prabowo Subianto Presiden RI 2019, Nantinya kita juga akan mengeluarkan surat dukungan dari Korwil Aceh kekandidat tersebut, untuk sementara kita sudah masuk 16 nama untuk meminta dukungan baik DPRK,DPRA,DPRI dan DPD ya kita akan minta presentasi nantinya disetiap kandidat yang kita dukung. (TIM)



Mantan Security Menderita Lumpuh, IMC Peduli Berikan Bantuan Kursi Roda

by : On February 11, 2018


PSC, Jakarta - Perjuangan hidup di Ibukota, tiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda. Tiada kata putus asa demi menggapai cita-cita. Seperti Helmi, Pria lajang kelahiran Jakarta 1981 dari pasangan Ngadiman (50 th) asal Solo dan Yohana (48 th) asal Jakarta ini,  mengalami fase perjuangan hidup yang luar biasa.

Sang Ayah yang dulunya bekerja di salah satu anak perusahaan Astra Grup (Pabrik Aki, red) harus menerima kenyataan di PHK sepihak di tahun 2001 dan kehilangan anak ketiganya akibat ajal yang menjemput. Untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari,  Ngadiman bekerja serabutan sebagai buruh bangunan hingga saat ini. Bapak yang masih ngontrak di wilayah Warakas Jakarta Utara ini, dihadapkan dengan kenyataan pahit.

Putra ketiganya Helmi menderita sakit sejak bulan Agustus 2017 dan saat ini mengalami kelumpuhan akibat virus yg menyerang limfa dan penyempitan tulang belakang. Helmi, mantan security di bilangan Perumahan Kelapa Gading Jakarta Utara akhirnya harus merelakan pekerjaan yang ditekuninya selama 15 tahun.


Bermodalkan BPJS, dengan sabar dan tekun keluarga Helmi berjuang untuk mengajukan permohonan kursi roda di beberapa lembaga dan instansi serta yayasan sosial namun belum tercapai. Sekitar Desember 2017, tim IMC News Bogor mengadakan bakti sosial kesehatan di Gedung Olah Raga (GOR) Mangga Dua, Jakarta Utara. Saat itulah, ibu Merry salah satu tetangga Helmi memohon bantuan kepada Tim IMC News dan Komunitas Garda Kebangsaan Bosenci (Bogor, Sentul dan Cibinong) untuk pengadaan Kursi Roda. Kepala Biro IMC Bogor, Agung Sedayu yang juga salah satu pengurus Korga Perawat Kebangsaan Bogor membawahi bidang Kesra di DPN langsung mendata dan menjanjikan akan merealisasikan bantuan kursi roda dan obat herbal dalam waktu dekat.

Alhamdulillah, setelah melakulan verifikasi dan mengajak rekan-rekan IMC, Korga Bosenci, Difable Action, ASA News akhirnya pada Kamis, 8 Februari 2018 sekira pukul 17.00 WIB tim menyambangi rumah Helmi di wilayah Warakas.

Hadir dalam penyerahan bantuan tersebut antara lain Bapak Syaefudin selaku Pimpinan redaksi IMC News (IndonesiaMediaCenter.com) Bapak Lucky Rozali, MM selaku Wakil Redaktur Pelaksana IMC news dan sekaligus sebagai pengurus Kogar Jakarta Selatan, Fitri dari Kogar Jaksel dan Bapak Agung Sedayu selaku Ka. Biro IMC News Bogor yang juga menjabat Ka. Bidang Kesra Garda Perawat Kebangsaan.


Mereka berharap,  dengan bantuan yang disalurkan dalam program Peduli IMC bisa merekatkan jalinan silaturahmi pembaca dan masyarakat umum serta menguatkan rasa gotong royong dalam membantu sesama. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi Helmi dan dimudahkan proses penyembuhannya.

"Ini adalah bagian dari misi kemanusiaan kami selaku media yang peduli kepada sesama anak bangsa yang membutuhkan uluran tangan. Kami membantu tanpa pandang bulu, murni sebagai ibadah kami," ujar Syaefudin, Kamis (8/2/18). (Red)

Fachrul Rasyid : Pers dan Pemerintah Bukan Hanya Sebagai Alat Publikasi Melainkan Dilibatkan untuk Berberkontribusi

by : On February 11, 2018


PSC, Padang - Wartawan senior Sumatera Barat Fachrul Rasyid mengatakan hubungan pers dengan pemerintah semestinya bukan hanya sebagai alat publikasi melainkan juga sebagai pihak yang dilibatkan untuk berberkontribusi langsung terhadap apa yang sedang dilakukan pemerintah untuk pembangunan.

Hal itu disampaikan Fachrul saat berbincang dengannya Rabu (7/2/2018) membahas soal Hari Pers Nasional (HPN) 2018 yang digelar di kota Padang, Sumbar. "Secara pribadi saya mendengar  ada keluhan  dari beberapa pihak yang merasa tidak diajak, tidak dilibatkan, dan bahkan juga ada yang merasa Pemda sudah mengambil alih momen HPN untuk kepentingan pemda saja. Itu yang saya dengar. Barangkali, menurut saya, inilah gambaran keberadaan pers dalam pemerintahan daerah sekarang,” kata Fachrul.


Fachrul berkisah,  dulu pers bukan hanya dianggap sebagai mitra publikasi pemda tetapi bagian dari elemen masyarakat. jadi, apapun kegiatan yang menyangkut kepentingan Sumbar, kehadiran pers disitu bukan hanya untuk publikasi melainkan membicarakan, memikirkan, mempertimbangkan dan berkontribusi langsung terhadap yang sedang dilakukan. “Pak januar Muin dulu bikin PLTA yang dimintanya bukan ekspos. Kalau kemudian diekspos itu hal terakhir. Yang diminta dari pers, kontribusi pemikiran,” kata dia. “Makanya, di zaman Pak Pandu, Nasrul Sidik, Basril Djabar, wartawan bicara di forum-forum Pemda. Keterlibatan wartawan bukan sebagai alat, tapi sebagai konseptor dan pengawasan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Fachrul Rasyid mengatakan, dirinya mendapat kesan dari wartawan di Sumatera Barat, kondisi seperti itu sudah jauh berubah. Kondisi saat ini, menurutnya, membuat wartawan kehilangan emosional  dengan pemerintah dan pembangunan daerahnya. “Kalau ada kawan-kawan  yang merasa tidak dilibatkan atau diabaikan, saya kira masalahnya disitu. Dulu wartawan, siapapun yang merugikan daerah dikritik dan dilawan, dan siapun yang menyukseskan didukung. jadi ada hubungan emosional pers dengan jajaran pemerintahan di daerah, bukan hanya Pemda saja,” ujarnya.

Fachrul juga mengingatkan, agar pers juga mengevaluasi diri. Dalam 5 tahun terakhir, menurutnya, kondisi pers Indonesia sudah banyak berbeda. “Kalau dulu kebanggan wartawan adalah ketika berhasil membuat berita yang beda, baik ulasan maupun cara pandangnya. Kalau sekarang banyak berita yang sama. copy paste. Hubungan dengan Pemda juga begitu, terkesan jual beli. Sekarang sebagian besar kegiatan pemda itu pariwara. Artinya tidak layak berita dan harus dibayar,” katanya. (TIM)